Peraturan Desa (Perdes) Bisa Jadi Solusi Konflik Tambang dan Perkebunan di Bengkulu

Konflik pertambangan dan perkebunan antara pihak perusahaan dan warga desa sudah beberapa kali terjadi di Provinsi Bengkulu.

Penulis: Beta Misutra | Editor: prawira maulana
IST
Firmansyah, Sekretaris Eksekutif Panji Riset Consulting (TPC) Bengkulu. 

Laporan Beta Misutra, Reporter TribunBengkulu.com

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Konflik pertambangan dan perkebunan antara pihak perusahaan dan warga desa sudah beberapa kali terjadi di Provinsi Bengkulu.

Terakhir yang masih hangat ditelinga, adalah konflik tambang pasir besi antara warga Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma dengan pertambangan pasir besi yang ada di wilayah desa tersebut.

Untuk menyelesaikan konflik semacam ini agar tidak terjadi lagi kedepannya, Panji Riset & Consulting (PRC) Bengkulu berpendapat bahwa setiap desa wajib memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tekait kebijakan tambang ataupun perkebunan yang masuk dalam wilayah desa.

"Seharusnya kan tambang yang ingin masuk ke sebuah desa, itu wajib mensosialisasikan kepada masyarakat desa, walaupun faktanya itu sampai hari ini tidak pernah terjadi. Nah, Perdes bisa dibuat dengan salah satu isinya sosialisasi bagi suatu perusahaan yang masuk ke desa wajib melibatkan seluruh masyarakat desa atau misal 80 persen masyarakat desa," ungkap Sekretaris Eksekutif PRC Bengkulu, Firmansyah saat dikonfirmasi melalui telepon oleh TribunBengkulu.com, Sabtu (15/1/2022).

Firman menyebutkan, selama ini fakta yang sering mereka temukan, sosialisasi tersebut paling hanya mengundang Kepala Desa (Kades) saja. Sehingga dengan adanya Perdes itu nanti akan dapat menjadi dasar hukum yang mewajibkan perusahaan mengundang suruh warga.

"Kemudian yang kedua, jika memungkinkan, apakah ada peluang-peluang dari perusahaan itu membagi hasil keuntungan perusahaan sama desa. Sehingga menjadi Pendapatan Asli Desa," ujarnya.

Namun untuk hal-hal yang mendetail tersebut, menurut Firman nanti bisa digodok, dan disepakati sesuai dengan kesepakatan dari Desa masing-masing.

"Misal nanti dari pihak perusahaan membantu desa perbulannya, apakah 50 juta atau berapa terserah sesuai dengan kesepakatan," katanya.

Selain itu pihak Desa juga bisa bekerjasama dengan pihak perusahaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mengingat BUMDes ini bisa disamakan dengan perusahaan milik desa, sehingga nanti keuntungan yang didapatkan bekerjasama dengan perusahaan tersebut akan tetap masuk ke kas desa.

"Jadi kerjasamanya itu bisnis milik desa yang bekerjasama dengan bisnis yang akan masuk ke desa. Contoh, misal ada perusahaan perkebunan sawit, nah mereka harus atau disepakati dalam Perdes menunjuk bisnis milik desa atau BUMDes ini tadi sebagai tukang angkut sawit itu. Pihak desa yang menyiapkan truknya, itu kan bisa disiasati sesuai kebutuhan desa masing-masing," paparnya.

Sementara itu, untuk mendorong penguatan Perdes pencegahan konflik dengan perusahaan yang ada di desa ini, menurut Firman tinggal tergantung dengan keinginan desa itu sendiri.

Dimana peraturan ini dapat disahkan melalui kesepakatan Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masing-masing. Dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya, seperti Perbup/Perwal, Pergub, Perda ataupun Undang-undang.

"Untuk penggerak agar Desa ini dapat membuat Perdes yang sesuai dengan aturan ini kan banyak. Misal bisa saja melakukan komunikasi hal-hal semacam ini dengan pihak perguruan tinggi. Ada banyak sekali dosen-dosen yang bisa memahami dan membantu itu. Atau yang kedua bisa juga seperti kami PRC yang selama ini sudah satu tahun membantu teman-teman di desa membuat hal-hal yang seperti ini," pungkasnya.

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved