Kadernya Ditangkap, Humas DPP Partai Ummat Minta Prosedur Kerja Densus 88 Dievaluasi

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Humas DPP Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya meminta pemerintah mengevaluasi prosedur bekerja Densus 88.

Diungkapkan Mustofa, agar kerja Densus 88 tidak menjadi teror di masyarakat.

Hal ini menyusul seorang kader Partai Ummat Bengkulu, RH, yang ditangkap Densus 88 pada Rabu (9/2/2022) pagi.

"Jangan sampai penangkapan ini pun, menjadi bentuk teror baru," kata Mustofa kepada TribunBengkulu.com, Sabtu (12/2/2022).

Mustofa juga mengatakan bahwa pada sidang persidangan Sekretaris Umum FPI, Murnaman, dirinya menangkap adanya kesan kurang profesionalnya Densus 88.

DPP Partai Ummat, kata Mustofa, juga siap memberikan bantuan hukum kepada RH.

"Setiap kader berhak mendapatkan pendampingan hukum dari kami. Oleh karenanya, akan kita dampingi dan dari DPW Partai Ummat Bengkulu sudah intensif melakukan bantuan hukum sejak RH ditangkap," ungkap Mustofa.

Partai Ummat, lanjut Mustofa, terbuka untuk siapa saja. Termasuk, RH yang menurut dia rekam jejaknya jelas, karena sudah menjadi pengurus di sejumlah ormas Islam besar di Indonesia.

Apalagi, RH juga tercatat sebagai dosen di perguruan tinggi swasta terkenal Bengkulu.

"Jadi ketika bergabung ke Partai Ummat, kami sangat bangga karena kapasitasnya itu. Tidak ada yang salah dengan gabungnya RH ke partai kami," ungkap Mustofa.

Ditambahkan Mustofa, terkait terorisme, Partai Ummat sejak awal sudah menegaskan agar kader berhati-hati tentang kegiatan terorisme. Apalagi, Partai Ummat membawa nama Islam, sehingga mendapatkan sorotan dari banyak pihak.

"Bisa saja kapan saja dikait-kaitkan dengan terorisme, radikalisme, maupun intoleransi. Namun bisa saja pengaitan itu benar, bisa juga salah," kata dia lagi.