Polisi Tangkap 40 Petani di Mukomuko

Akar Law Office Desak Kapolri Instruksikan Kapolres Mukomuko Terbitkan SP3 Terhadap 40 Petani Sawit

Kuasa hukum 40 petani di Mukomuko, Akar Law Office (ALO) mendesak Kapolres Mukomuko menghentikan penyidikan terhadap 40 petani di Mukomuko.

Penulis: Romi Juniandra | Editor: Yunike Karolina
Istimewa
40 orang petani yang terhimpun dalam Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (P3BS) Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu ditangkap polisi. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra


TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Kuasa hukum 40 petani di Mukomuko, Akar Law Office (ALO) mendesak Kapolres Mukomuko menghentikan penyidikan terhadap 40 petani di Mukomuko yang ditetapkan sebagai tersangka pencurian sawit di lahan sengketa.

Salah satu kuasa hukum, Pramasti Ayu Kusdinar menerangkan, penetapan 40 orang petani tergabung dalam Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) sebagai tersangka didahului dengan penangkapan, mengabaikan fakta tanah yang masih dalam penyelesaian sengketa.

"Akar Law Office mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu agar memerintahkan Kepala Kepolisian Resor Mukomuko menghentikan penyidikan terhadap 40 orang petani dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3)," ujar Pramasti dalam rilis persnya, Minggu (15/5/2022).

Lebih lanjut, Pramasti mengatakan saat pemeriksaan di Mapolres Mukomuko, 40 orang petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) ini juga tak didampingi oleh kuasa hukum dari Akar Law Office.

"Sampai saat ini, pengacara Akar Law Office masih dibatasi bertemu dengan tersangka dengan alasan tidak ada penyidik yang mendampingi. Padahal penasehat hukum 
memiliki kebebasan untuk mendampingi kliennya dalam semua tingkatan untuk 
kepentingan pembelaannya," jelas Pramasti.

Saat proses penangkapan, kata Pramasti, 40 petani ini juga mengalami tindakan represif, intimidasi, dan kriminalisasi dari aparat.

"Kalau ada tindak kekerasan yang dilakukan aparat terhadap 40 orang itu, ya, benar," kata Pramasti.

Dalam siaran pers  tertulis yang dikeluarkan ALO, Minggu (15/5/2022), selain mendesak Kapolri untuk menginstruksikan Kapolres Mukomuko mengeluarkan SP3, ALO juga mendesak Kapolri memutus rantai Impunitas dan memastikan penegakan hukum secara pidana terhadap para anggota Satuan Brimob yang melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap 40 orang anggota PPPBS dengan kekerasan.

Kemudian meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Republik Indonesia dan Ombudsman RI untuk turun langsung menginvestigasi penangkapan sewenang-wenang dalam kasus ini untuk memberikan perimbangan terhadap upaya-upaya yang mengarah ke impunitas kekerasan.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved