Polisi Tangkap 40 Petani Mukomuko

HGU di Malin Deman Mukomuko Milik Siapa? Ini Penjelasan Gubernur Bengkulu

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menjelaskan status pengelolaan lahan HGU di Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, yang kini jadi perhatian.

Penulis: Romi Juniandra | Editor: Yunike Karolina
Romi/TribunBengkulu.com
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra


TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menjelaskan status pengelolaan lahan HGU di Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, yang kini jadi perhatian.

Menurut Rohidin, di areal tersebut, ada lahan negara seluas 1.800 hektar.

Kemudian, dalam pengelolaan lahan tersebut, diberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) kepada sebuah perusahaan perkebunan PT Bina Bumi Sejahtera (BBS). Izin HGU ini berlaku hingga tahun 2025.

Namun, dalam perjalanannya, PT BBS ternyata tidak mengelola lahan tersebut secara produktif.

Akhirnya, terjadilah peralihan pengelolaan HGU di lahan tersebut, dari PT BBS kepada PT Daria Dharma Pratama (DDP).

"Melalui mekanisme yang dibenarkan Undang-Undang, dilakukan lelang, dan dimenangkan oleh PT DDP," kata Rohidin.

Saat akan peralihan pengelolaan dari PT BBS ke PT DDP, Badan Pertanahan Nasional (BPN) turun ke lapangan, dan menemukan ada 900 hektar dari 1.800 hektar lahan yang terbengkalai.

Akhirnya, lahan 900 hektar itu diukur dan kemudian dikembalikan ke pemerintah dengan status quo, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat.

"Ada dokumennya, ada hasil pengukurannya," ujar Rohidin.

Dalam perkembangan selanjutnya, lanjut Rohidin, masyarakat ternyata juga ingin menguasi seluruh lahan tersebut, termasuk lahan produktif yang dikelola oleh PT DDP.

"Dan yang sekarang diambil oleh masyarakat (40 petani di Mukomuko) adalah di lahan yang produktif yang dikuasai perusahaan. Itu yang terjadi," ujar Rohidin.

Sebagai gubernur, kata Rohidin, dirinya sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, seperti Pemkab Mukomuko, Polres Mukomuko, BPN, hingga Polda Bengkulu terkait langkah hukum apa yang akan diambil terhadap 40 petani tersebut.

"Dan saya minta dipetakan, dari 40 orang itu. Pasti tingkat kesalahannya berbeda. Siapa yang ikut-ikutan, siapa aktor intelektualnya," ujar Rohidin.

Dengan pemetaan ini, lanjut Rohidin, nantinya bisa dipilah, dari 40 orang tersebut ada yang bisa ditangguhkan penahanannya, dan ada yang harus bertanggung jawab.

"Saya ingin hukum ditegakkan. Tidak boleh, karena kejadian ini berulang-ulang. Ini akan jadi preseden yang buruk bagi investasi di Bengkulu. Tapi saya juga tidak ingin rakyat saya, masyarakat saya diperlakukan semena-mena atas nama hukum," ungkap Rohidin.
 
 
 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved