Kumpulan Judul Skripsi Hukum Perdata dan Hukum Pidana Terbaru

TRIBUNBENGKULULU.COM- Jika saat ini kalian sedang mencari judul skripsi mengenai hukum, tepat sekali kalian mengunjungi website kami ini. Di artikel ini kami akan membantu kalian untuk membagikan judul skripsi Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Agraria.

Dengan adanya contoh judul skripsi Jurusan Hukum yang telah kami rangkum di bawah ini bisa kalain jadikan sebagai referensi dalam pembuatan skripsi bagi klaian yang sedang menempuh jurusan Hukum.

Judul Skripsi Hukum Perdata

1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Ketentuan Kontrak Standar Pemberian Kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri
2. Pelaksanaan Eksport Import pada Beberapa Perusahaan Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Kredit Berdokumen di Semarang
3. Pengaturan perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4. Eksistensi Tanah Jabatan Bagi Pejabat Desa Menurut Hukum di Kecamatan X, Kabupaten Y
5. Analisis Yuridis Proses Merger Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Mandiri Persero
6. Kewajiban dan Tanggung Jawab Manager Investasi Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Dalam Hal Reksa Dan Bubar
7. Upaya BPR Sebagai Pemberi Kredit Dalam Meningkatkan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah di daerah X dan Y
8. Penutupan Asumsi Tanggung Jawab Dalam Pegangkutan Barang Pada Pengangkut Udara Domestik, Garuda Indonesia Airways
9. Tinjauan Terhadap Asuransi Kecelakaan Diri Anggota (AKDA) Bagi Anggota Polri dan PNS di Lingkungan Polri di Daerah Istimewa Yogyakarta
10. Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
11. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Buruh Outsourcing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
12. Kedudukan Hakim Ad-Hoc Di Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
13. Keabsahan Wilayah Israel Menurut Cara-Cara Perolehannya dalam Hukum Internasional
14. Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Sertifikat Hak Tanah
15. Tanggung Gugat Pelaku UsahaAtas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih
16. Peran IAEA (International Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai
17. Tindakan Pemerintah Terhadap Maskapai Penerbangan Atas Penolakan Terbang Penyandang Tuna Netra Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
18. Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Nigran Melalui Promosi Konvensi Pekerja mIgranTahun 2000
19. Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
20. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Informasi Produk Yang Tidak Jelas
21. Status Perjanjian Internasional di Indonesia Pasca Putusan MK dan RUU Perjanjian Internasional
22. Problematika Keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional
    Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Dampak Jangka Panjang Dalam Mengkonsumsi Mie Instan
23. Perkembangan Konstitusi di Indonesia
24. Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990
25. Pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) Dalam Suatu Perkara Perdata
26. Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Eksekutorial Dalam Perkara Perdata
27. Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata
28. Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
29. Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Hukum Antara Produsen Dengan Retail Goods di Kota Madya X

Judul Skripsi Hukum Pidana

1. Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal Oleh Kejaksaan Negeri
2. Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
3. Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Di Bank Tabungan Negara
4. Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian
5. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika oleh Anggota TNI
6. Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal LoggingDalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan
7. Studi Perbandingan Tentang Pengaturan Pemberian PerlindunganSaksi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Indonesia dan Malaysia
8. Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan NegeriDalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat
9. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X
10. Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri
11. Analisis Putusan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer
12. Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
13. Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pembunuhan Berencana Yang didahului Tindak Pidana Perkosaan
14. Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau Error in Persona Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia
15. Implementasi Kewenangan Polisi Untuk Melakukan Kegiatan Pengambilan Sidik Jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam Penyidikan Perkara Pidana
16. Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Dengan Racun
17. Peranan Ilmu Forensik Dalam Usaha Memecahkan Kasus-Kasus Kriminalitas
18. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)
19. Kewenangan Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Oleh Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Terhadap Pasal 40 Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PERDATA
20. Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Website atas Cyberporn Ditinjau dari KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
21. Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Untuk Tingkat Penyidikan
22. Tinjauan Atas Tindakan Aborsi dengan Dalih Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest

Judul Skripsi Hukum Perdata

1. Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Buruh Outsourcing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. Kedudukan Hakim Ad-Hoc Di Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
   Keabsahan Wilayah Israel Menurut Cara-Cara Perolehannya dalam Hukum Internasional
4. Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Sertifikat Hak Tanah
5. Tanggung Gugat Pelaku UsahaAtas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih
6. Peran IAEA (International Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai
7. Tindakan Pemerintah Terhadap Maskapai Penerbangan Atas Penolakan Terbang Penyandang Tuna Netra Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
8. Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Nigran Melalui Promosi Konvensi Pekerja mIgranTahun 2000
9. Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
10. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Informasi Produk Yang Tidak Jelas
11. Status Perjanjian Internasional di Indonesia Pasca
    Putusan MK dan RUU Perjanjian Internasional
12. Problematika Keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional
13. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Dampak Jangka Panjang Dalam Mengkonsumsi Mie Instan
14. Perkembangan Konstitusi di Indonesia
15. Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990
16. Pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) Dalam Suatu Perkara Perdata
17. Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Eksekutorial Dalam Perkara Perdata
18. Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata
19. Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
20. Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Hukum Antara Produsen Dengan Retail Goods di Kota Madya X
21. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Ketentuan Kontrak Standar Pemberian Kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri
22. Pelaksanaan Eksport Import pada Beberapa Perusahaan Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Kredit Berdokumen di Semarang
23. Pengaturan perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
24. Eksistensi Tanah Jabatan Bagi Pejabat Desa Menurut Hukum di Kecamatan X, Kabupaten Y
25. Analisis Yuridis Proses Merger Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Mandiri Persero
26. Kewajiban dan Tanggung Jawab Manager Investasi Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Dalam Hal Reksa Dan Bubar
27. Upaya BPR Sebagai Pemberi Kredit Dalam Meningkatkan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah di daerah X dan Y
28. Penutupan Asumsi Tanggung Jawab Dalam Pegangkutan Barang Pada Pengangkut Udara Domestik, Garuda Indonesia Airways
29. Tinjauan Terhadap Asuransi Kecelakaan Diri Anggota (AKDA) Bagi Anggota Polri dan PNS di Lingkungan Polri di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kesimpulan

Demikian kumpulan mengenai contoh judul skripsi Jurusan Hukum, bagi kalian Mahasiswa Jurusan Hukum silahkan kalian amati, tiru serta modifikasi, contoh judul skripsi jurusan Hukum Perdata, Judul Skripsi Hukum Pidana, dan Judul Skripsi Hukum Perdata