Harga TBS Hari Ini Masih Sama, Petani Pertanyakan Peran Pemerintah

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Suryadi Jaya

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU TENGAH - Polemik harga tandan buah sawit (TBS) masih terjadi di Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Bengkulu Tengah. 

Harga TBS yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Selasa (17/5/2022) lalu tidak memberikan efek terhadap harga TBS di seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) di Bengkulu Tengah. 

Harga sawit pun masih sama sebelum ada penetapan harga TBS di tingkat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Provinsi Bengkulu oleh pemerintah provinsi.

Harga sawit per kilogram resmi ditetapkan sebesar Rp 2.815 dengan toleransi sebesar 5 % diharga Rp 2.675 untuk ditingkat pabrik.

Sementara terpantau di Bengkulu Tengah, harga TBS di PT Palma Mas Sejati Rp 1.770, di PT Agra Sawitindo Rp. 1.660 dan untuk di PT Citra Sawit Lestari Rp. 1.640.

Kondisi ini pun dikeluhkan salah satu petani yang ada di Bengkulu Tengah. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang terkesan acuh tak acuh. 

"Polemik seperti ini bisa terjadi lantaran pemerintah tidak mampu memberikan ketegasan kepada PKS yang melanggar harga penetapan Provinsi Bengkulu," ujar petani yang tidak ingin disebutkan namanya pada Kamis (19/5/2022). 

Dirinya meminta Gubernur Bengkulu harus langsung melihat kondisi di lapangan agar mampu melihat situasi terkini. 

"Kalau bisa gubernur itu datang kesini, dengarkan derita kami sebagai petani," ungkapnya. 

Terkait rapat koordinasi penetapan harga TBS, menurutnya, gubernur jangan hanya mampu bersikap tegas saat berada di dalam forum rapat saja namun harus diikuti juga dengan sikap tegas di lapangan. 

"Kami sebagai petani ini mengalami dua kali kerugian, pertama harga TBS turun, kedua harga minyak goreng yang dijanjikan akan turun juga tak terealisasikan," jelasnya. 

Di samping itu, selain harga TBS, pemerintah juga harus memperhatika potongan yang ditetapkan oleh PKS. 

"Setelah harga TBS turun, akibat antrean kami juga diberikan potongan ditingkat TBS, bahkan ada yang memotong hingga 80 persen, itu juga harus diperhitungkan," tambahnya.