Kasus Korupsi

Kejari Mukomuko Periksa 2 Tim Ahli Kementerian Terkait Dugaan Korupsi Dana Bantuan Pangan Non-tunai

Kejari Mukomuko melakukan pemeriksaan terhadap 2 tim ahli dari Kementerian terkait kasus dugaan korupsi dana Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT)

Penulis: Romi Juniandra | Editor: Hendrik Budiman
HO Kejari Mukomuko
Kasi Pidsus Kejari Mukomuko, Andi Setiawan 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Kejari Mukomuko melakukan pemeriksaan terhadap 2 tim ahli dari Kementerian terkait kasus dugaan korupsi dana Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) di Mukomuko.

Hal itu diungkapkan Kasi Pidsus Kejari Mukomuko, Andi Setiawan, Kamis (19/5/2022).

Baca juga: Mobil Personel Polisi Bengkulu Ringsek Dipukuli Warga Saat Tangkap 2 Pelaku Curanmor di Empat Lawang

Andi mengatakan pihaknya pada, Kamis (19/5/2022) telah memeriksa dua ahli dari dua kementerian di Jakarta

Dua ahli yang diperiksa ini adalah KPA Sekaligus Plt Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Ditjen FM Wilayah I Kemensos RI tahun 2021, dengan inisial EM.

"Tim penyidik ingin mengetahui terkait pencairan anggaran, berapa sesungguhnya anggaran bantuan pencairan bantuan non tunai ini di Mukomuko," kata Andi kepada TribunBengkulu.com.

Baca juga: Akar Law Office Sebut Sejumlah Tokoh Nasional Siap Jadi Penjamin 40 Petani Mukomuko

Kemudian, saksi ahli kedua yang diperiksa adalah anggota Tim Perumus Pedoman Umum BPNT/Program Sembako dari tahun 2019-2020 Kementerian Koordinator PMK RI, dengan inisial NB.

Dari NB, lanjut Andi, pihaknya ingin mengetahui apakah penyaluran BPNT di Mukomuko sudah memenuhi prosedur yang ditetapkan atau tidak.

"Karena kita tahu, penyaluran BPNT ini telah diatur oleh oknum dengan sedemikian rupa oleh oknum penyalur itu sendiri," ungkap dia.

Baca juga: Harga Sawit Masih di Bawah Ketetapan Rp 2.815, Begini Respon Gubernur Rohidin

Kasus dugaan korupsi BPNT Mukomuko sendiri terindikasi dilakukan sejak tahun 2019 hingga tahun 2021.

Menurut Andi, kasus ini terungkap saat penerima bantuan mengeluhkan buruknya kualitas beras yang dibeli pada E-Warung yang ditunjuk pendamping dan koordinator penerima BPNT.

Baca juga: Soal Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan, Kepala Dinkes Sebut Belum Ada Surat Edaran

Belakangan, diketahui E-Warung tersebut dimonopoli oleh pendamping dan koordinator penyalur, dimana hal tersebut melanggar aturan.

"Dugaan kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan miliaran rupiah," ungkapnya.

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved