Petani Mukomuko Tuntut 604 Hektare Lahan HGU di Malin Deman Dijadikan TORA

187 petani di Malin Deman, Mukomuko yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (P3BS) masih memperjuangkan 604 hektare lahan HGU.

Penulis: Romi Juniandra | Editor: Yunike Karolina
Romi/TribunBengkulu.com
Zelig Ilham Hamka 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra


TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Sebanyak 187 petani di Malin Deman, Mukomuko yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (P3BS) masih memperjuangkan 604 hektare lahan HGU perusahaan untuk dijadikan objek TORA dan didistribusikan ke masyarakat.

Kuasa hukum P3BS, Zelig Ilham Hamka mengatakan usulan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) itu telah diusulkan pada tahun 2021.

Dari 1,800 hektar lahan HGU, ada 604 hektare yang dianggap memenuhi objek TORA untuk diberikan kepada masyarakat.

"Terakhir ini sudah difasilitasi oleh gubernur, untuk bisa dilaksanakan," kata Direktur Akar Low Office Zelig kepada TribunBengkulu.com.

Menurut Zelig, lahan Hak Guna Usaha (HGU) di PT Bina Bumi Sejahtera (BBS), dan kini dimiliki oleh PT Daria Dharma Pratama (DDP) memenuhi syarat untuk dilakukan distribusi TORA, karena lahan tersebut sempat ditelantarkan oleh PT BBS sebelumnya.

"Ada juga upaya dari perusahaan untuk melepas sebagian lahan HGU-nya. HGU ini juga akan berakhir tahun 2025," ujar dia.

Dengan beberapa faktor itu, Zelig mengatakan sudah tepat jika pemerintah segera melakukan redistribusi TORA kepada masyarakat.

Sementara, perwakilan 40 petani yang ditangkap di Malin Deman, Mukomuko, Lobian Anggrianto (28 tahun) mengatakan alasan mengapa ada konflik antara perusahaan dan masyarakat setempat.

Menurut Lobian, ada lahan seluas 1.889 hektare yang menjadi Hak Guna Usaha (HGU) PT Bina Bumi Sejahtera (BBS).

Oleh PT BBS, di lahan ini ditanami komoditas coklat seluas 350 hektare dan kelapa hibrida seluas 14 hektar.

Dengan demikian, ada sisa lahan yang terlantar, sehingga kemudian digarap oleh masyarakat Malin Deman dan ditanami kopi dan jengkol.

Namun, pada tahun 2005, datang PT Daria Dharman Pratama (DDP) yang mengambil alih HGU PT BBS, dan menggusur semua lahan yang sebelumnya digarap petani, tanpa ganti rugi.

Di lahan tersebut, PT DDP kemudian menanam komoditas baru, kelapa sawit.

"DDP tiba disitu, digusur lahan masyarakat. Akhirnya tahun 2016, pecah konfliknya," kata Lobian kepada TribunBengkulu.com, Kamis (26/5/2022).

Dengan demikian, kata Lobian, akar konflik antara perusahaan dan masyarakat sudah dimulai sejak lama, saat perusahaan menggusur tanaman masyarakat yang menggarap HGU terlantar milik PT BBS.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved