Sebagian Perizinan Usaha Tambang Minerba Dikembalikan ke Daerah, Berikut Jenisnya

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Fajar Nugraha.

Penulis: Beta Misutra | Editor: Hendrik Budiman
Beta Misutra/TribunBengkulu.com
Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Fajar Nugraha, saat diwawancarai, Senin (30/5/2022) 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Beta Misutra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Sebagian perizinan pertambangan bakal dikembalikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Bengkulu.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Fajar Nugraha kepada TribunBengkulu.com, Senin (30/5/2022).

Baca juga: Aksi Sindikat Pembobol Bank di Bengkulu Ternyata Sasar Akun Para Bandar Judi Online

"Ada 3 jenis pertambangan yang perizinannya didelegasikan kepada Pemda Provinsi, yakni mineral non logam, mineral batuan dan mineral non logam jenis tertentu. Kalau seperti batu bara, logam, itu masih menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM," ungkap Fajar.

Dikatakan Fajar, tadinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 semua perizinan pertambangan Minerba sudah jadi kewenangan pemerintah pusat.

Baca juga: Spesialis Pencuri Sepeda Motor Antar Provinsi Dilumpuhkan, Pelaku Melawan Saat Diamankan Polisi

Namun kemungkinan dengan kajian dan keterbatasan SDM, dan jarak antar wilayah dan pertimbangan lainnya.

Maka, sambungnya kementrian ESDM melakukan inisiasi dengan mengajukan Peraturan Presiden (Perpres) dan disetujui pada tanggal 11 April 2022 lalu.

"Di salah satu pasalnya memang disebutkan bahwa untuk perizinan berusaha di mineral batuan dikembalikan ke Pemerintah Daerah Provinsi. Namun Pemda Provinsi hanya didelegasikan kewenangan penerbitan sertifikat standar dan perizinan," ujar Fajar.

Sementara itu untuk pemberlakuan pengurusan sebagian Perizinan di Pemda Provinsi ini harusnya sudah dimulai sejak diberlakukannya Perpres terkait pendelegasian tersebut.

Baca juga: Cerita Mencekam Warga Bengkulu Kala Angin Puting Beliung Porak Porandakan Rumah Mereka

Dimana, lanjutnya, Perpres tersebut sudah disetujui dan ditandatangani Presiden RI sejak tanggal 11 April 2022 lalu.

"Namun hasil Zoom Meeting kita dengan Dirjen minerba Kementrian ESDM sebelumnya diputuskan perizinan untuk saat ini tetap di layani di kementrian ESDM," ungkap Fajar.

Keputusan tersebut dipilih sambil menunggu terbitnya Juklak dan Juknis yang mengatur lebih lanjut mengenai pendelegasian ini, karena delegasi ini mendelegasikan juga sistemnya.

Baca juga: Bobol Rumah Kosong, Pemuda di Rejang Lebong Gasak Sepeda Motor Hingga Karung Beras

Pelayanan perizinan juga tetap akan dilaksanakan secara online, dengan sistem Online Single Submission (OSS).

"Pelaku usaha ajukan permohonan melalui sistem, dan kita yang mengoperasikan. Karena sistem ini sistem dari Kementrian, maka kita tetap akan diawasi nanti oleh Kementerian ESDM terhadap pekerjaan kita yang melalui online ini," tuturnya.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved