Sejumlah Pejabat di Dinas Pendidikan Seluma Dicecer Jaksa saat Sidang Dugaan Korupsi Dana BOS

Tim JPU menghadirkan sejumlah saksi saat sidang dugaan kasus korupsi dana BOS Afirmasi nonfisik di Dinas Pendidikan (Disdik) Seluma Selasa (31/5/2022)

Penulis: Romi Juniandra | Editor: Yunike Karolina
Romi/TribunBengkulu.com
Sidang dugaan kasus korupsi dana BOS Afirmasi nonfisik di Dinas Pendidikan (Disdik) Seluma di Pengadilan Negeri Bengkulu, Selasa (31/5/2022). 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra


TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Dalam sidang dugaan kasus korupsi dana BOS Afirmasi nonfisik di Dinas Pendidikan (Disdik) Seluma di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Selasa (31/5/2022), tim JPU menghadirkan sejumlah saksi.

Terdakwa dalam kasus ini ada dua orang, yakni mantan Kadis Pendidikan Seluma, EH, dan pihak ketiga, FYA.

Saksi-saksi yang dihadirkan merupakan pejabat di Dinas Pendidikan Seluma, seperti Kabid SMP dengan inisial SP, dan Kasi Kurikulum SMP, MW.

Selain itu, dihadirkan juga Kabid SD, YL, dan Kasi Kurikulum SD, ZM. Meskipun, dua saksi terakhir urung jadi saksi karena keterbatasan waktu.

JPU Pidsus Kejati Bengkulu, Ahlal Hudarahman mengatakan para saksi ini dihadirkan karena mereka bertanggungjawab terhadap pelaksanaan BOS reguler, termasuk juga pelaksanaan dana BOS Affirmasi.

"Sedangkan untuk kasi, mereka adalah penanggungjawab data. Seperti itu di SK Bupati," kata Ahlal kepada TribunBengkulu.com.

Menurut Ahlal, dalam kasus ini, tim JPU fokus dalam dua item pengadaan yang diduga merugikan negara, yakni pengadaan laptop dan tempat cuci tangan.

"Laptop itu dibayar kepala sekolah Rp 13 juta. Sedangkan harga sebenarnya di toko komputer hanya Rp 8,5 juta, walau belum masuk pajak," ujar Ahlal.

Kemudian, untuk pengadaan paket cuci tangan, kepala sekolah membayarkan Rp 2,5 juta. Namun  harga sebenarnya hanya sekitar Rp 1,4 juta hingga Rp 1,5 juta.

Setelah saksi dari pejabat Dinas Pendidikan Seluma, Ahlal menerangkan, pihaknya nantinya juga akan menghadirkan para kepala sekolah sebagai saksi di sidang selanjutnya.

Dalam kasus ini sendiri, negara mengalami kerugian sebesar Rp 582 juta.

Secara total, terdapat 73 Sekolah Dasar (SD) dan 29 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Seluma yang menerima anggaran DAK Afirmasi ini.

Setiap sekolah menerima Rp 60 juta dengan total anggaran keseluruhan Rp 6,1 miliar.

Para tersangka sendiri sudah menitipkan kerugian negara sebesar Rp 300 juta ke penyidik.

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved