Sidang Pledoi, Mantan Kades Minta Keringanan Hukuman: Saya Kepala Keluarga, Anak Saya Masih Kecil

Terdakwa dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Belumai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong meminta keringanan hukuman.

Penulis: Romi Juniandra | Editor: Yunike Karolina
Romi/TribunBengkulu.com
Dua terdakwa mengikuti sidang dari Rutan Malabero, Selasa (31/5/2022). Terdakwa mantan kades meminta keringanan hukuman saat sidang pledoi. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra


TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Terdakwa dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Belumai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, ZI memberikan pembelaan atau pledoi dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Selasa (31/5/2022).

Mengikuti sidang dari Rutan Malabero, ZI meminta pertimbangan majelis hakim yang diketuai oleh Dwi Purwanti.

"Saya kepala keluarga, anak saya masih kecil, mohon pertimbangan yang mulia," kata ZI.

Sementara, kuasa hukum ZI, Moeh Ramdani mengatakan kliennya tak bisa sepenuhnya disalahkan dalam kasus ini.

Menurut Moeh Ramdani, dalam persidangan juga terbukti bahwa kliennya tidak melakukan perbuatan yang merugikan negara. Ditegaskan Moeh, kerugian yang timbul, itu bukanlah sepenuhnya kesalahan ZI sebagai kepala desa.

Menurut dia, kerugian negara sebesar Rp 680-an juta tidak ditimbulkan oleh kepala desa, yakni ZI, melainkan bendahara desa, terdakwa AR.

"Kita minta kepada majelis hakim untuk putusan yang seadil-adilnya," kata Moeh.

Sementara, terdakwa AR melalui kuasa hukumnya juga meminta keringanan dari majelis hakim.

Kasus ini sendiri berawal dari temuan oleh Kejari Rejang Lebong atas dugaan korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) Belumai I tahun 2017 hingga tahun 2019.

Ada beberapa kegiatan fiktif yang menimbulkan kerugian negara, seperti kegiatan fiktif seperti pengadaan baju dinas, baju batik, laptop.

Kemudian, ada juga kerugian negara dalam pengerjaan pembangunan saluran irigasi, TPP, PAUD, dan jalan rabat beton, dengan total Rp 684 juta.

JPU sendiri menuntut ZI dengan tuntutan penjara 2 tahun 3 bulan, dan denda Rp 100 juta subsidair 5 bulan.

ZI dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah  dengan UU Nemor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved