Ditanya SE Menpan-RB soal Penghapusan Honorer, Sekda Provinsi Bengkulu Mengaku Belum Tahu

Sekda Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri tampaknya belum mengetahui di tahun 2023 mendatang semua pegawai honorer akan dihapuskan.

Penulis: Beta Misutra | Editor: Yunike Karolina
Beta/TribunBengkulu.com
Sekda Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri saat diwawancarai, Kamis (2/6/2022). 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Beta Misutra

 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Sekda Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri tampaknya belum mengetahui di tahun 2023 mendatang semua pegawai honorer di lingkungan instansi pusat dan daerah akan dihapuskan.

Itu terlihat dari jawaban sekda saat TribunBengkulu.com mewawancarainya usai melaksanakan pelantikan Asisten III Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu, Kamis (2/6/2022).

"Mana ada, kalau baru info jangan dibesar-besarkan," jawab Hamka sembari tertawa saat ditanya terkait SE Menpan-RB tentang penghapusan honorer.

Padahal sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia sudah mengeluarkan surat resmi terkait status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Baca juga: Menpan-RB Keluarkan Surat Edaran Resmi, 2023 Pegawai Honorer Resmi Dihapuskan

Pernyataan tersebut tertuang dalam SE Menpan-RB Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 pada tanggal 31 Mei 2022 lalu.

Dalam surat tersebut tercantum, selain menyatakan semua pegawai honorer di lingkungan kementerian atau lembaga instansi pusat dan instansi daerah akan dihapuskan pada tahun 2023, juga menyebutkan pegawai honorer diharapkan untuk ikut test PPPK dan tes CPNS mendatang untuk tetap bisa bekerja di instansi.

Baca juga: Pegawai Honorer Resmi Dihapuskan Tahun 2023, Menpan-RB Keluarkan Surat Edaran

"Jangan mengembangkan info, nanti saya didatangi orang," sambung Hamka sambil berlalu.

Terpisah Ayu, salah satu honorer yang ada di Provinsi Bengkulu menyatakan tentunya ia tidak setuju dengan adanya penghapusan honorer tersebut.

Meskipun akan ada pengangkatan honorer menjadi PPPK dengan ketentuan dan syarat tertentu.

"Yang diangkat jadi PPPK itu kan hanya yang sudah bekerja selama 5 tahun, terus bagaimana nasib kami yang belum bekerja 5 tahun, jelas akan terbuang," ungkap Ayu. 
 
 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved