WNA Bisa Punya KTP

Warga Negara Asing di Indonesia Kini Boleh Punya KTP Elektronik

Menurutnya, e-KTP merupakan Kartu Tanda Penduduk yang bukan merupakan kartu kewarganegaraan (citizen).

Editor: Hendrik Budiman
Tribunnews.com
Ilustrasi KTP Elektronik. 

TRIBUNBENGKULU.COM - Terkait ramainya isu KTP elektronik(e-KTP) warga negara asing (WNA) yang dikabarkan untuk kepentingan pemilu tahun 2024, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan tanggapan komprehensif.

Menurutnya, e-KTP merupakan Kartu Tanda Penduduk yang bukan merupakan kartu kewarganegaraan (citizen).

Baca juga: Ditanya SE Menpan-RB soal Penghapusan Honorer, Sekda Provinsi Bengkulu Mengaku Belum Tahu

Sehingga baik warga negara Indonesia (WNI) maupun WNA yang tinggal di Indonesia bisa memiliki e-KTP, namun hak WNA jelas berbeda dengan WNI.

"Kartu tanda penduduk untuk semua penduduk (residents), bukan kartu/sertifikat tanda kewarganegaraan (citizens)," kata Mendagri Tito dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (1/6/2022).

Baca juga: Minta Kejelasan Hubungan, Warga Pagar Dewa Ditendang dan Dicekik Mantan Suami Bersama Istri Sirinya

Mendagri menyatakan, semua orang yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu panjang harus didaftarkan dan didatakan.

Termasuk dengan cara diberikan KTP elektronik untuk kepentingan terutama administrasi kependudukan, keamanan, kemudahan akses layanan publik, dan layanan perbankan, kesehatan dan lainnya.

Baca juga: 8 Warga Cipete Terjangkit Virus Diduga dari Tikus, Alami Demam Tinggi Hingga Muncul Bercak Merah

Menambahkan pernyataan Mendagri, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, WNA memang dimungkinkan memiliki KTP elektronik, tetapi dengan syarat yang sangat ketat.

Ketentuan itu diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam Pasal 63 dijelaskan WNA yang bisa mempunyai KTP elektronik harus punya Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan sudah 17 tahun ke atas, atau sudah menikah.

Baca juga: Berikut Jadwal Keberangkatan Calon Jemaah Haji Bengkulu, Mulai dari Asrama Haji hingga Mekkah

"Jadi syaratnya sangat ketat, harus punya KITAP yang diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, baru diterbitkan KTP-el oleh Dinas Dukcapil," kata Zudan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved