Dugaan Kasus Korupsi Bawaslu Kaur, Penyidik Periksa Dua Saksi Kepala Sekretariat Panwascam

Penyidik dari Polres Kaur kembali memeriksa dua orang saksi dalam kasus dugaan korupsi di Bawaslu Kaur.

Penulis: Romi Juniandra | Editor: M Arif Hidayat
Ho TribunBengkulu.com
Penyidik dari Polres Kaur kembali memeriksa dua orang saksi dalam kasus dugaan korupsi di Bawaslu Kaur 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Penyidik dari Polres Kaur kembali memeriksa dua orang saksi dalam kasus dugaan korupsi di Bawaslu Kaur.


Dua saksi yang diperiksa ini adalah Kepala Sekretariat Panwascam Kaur Utara, Ekkie Kurniawan dan Kepala Sekretariat Panwascam Kelam Tengah, Muhajirin.


Kedua saksi ini merupakan ASN aktif, yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekretariat di Pilkada Kaur beberapa waktu lalu.


"Iya ada pemeriksaan, ini tindak lanjut dari penyidikan yang kita lakukan terhadap dana Bawaslu,” ujar Kasat Reskrim Polres Kaur, Iptu Indro Witayuda Prawira kepada TribunBengkulu.com, Jumat (3/6/2022).


Ditambahkan Indro, sejumlah saksi sebelumnya juga telah diperiksa untuk dimintai keterangan. Diantaranya adalah anggota Bawaslu Kaur.


Kejari Kaur juga sudah menahan dua tersangka dalam dugaan kasus korupsi ini, yakni RD, yang merupakan mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Kaur tahun 2018, dan mantan Bendahara Bawaslu Kaur, SO.


Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani mengatakan pihak kejaksaan sudah memeriksa 186 orang saksi.


"Kemudian, dokumen yang sudah kita sita ada sebanyak 285 dokumen," ujar dia.


Dalam kasus ini, tersangka sendiri juga sudah mengembalikan kerugian negara sebanyak Rp 17,3 juta.


Sebelumnya, Ristiani mengatakan kasus ini bermula dari laporan masyarakat, terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran sosialisasi di Bawaslu Kaur.


Pertama, sosialisasi pengembangan pengawasan pemilu partisipatif, dimana peserta dalam kegiatan ini harusnya mendapatkan uang saku dan transportasi sebesar Rp 245 ribu.


Namun, peserta hanya mendapatkan Rp 100 ribu.


Sementara, di kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan umum, peserta harusnya mendapatkan uang saku dan transportasi sebesar Rp 195 ribu.


Namun, peserta hanya mendapatkan Rp 100 ribu.


Selain pemotongan uang saku dan transportasi ini, dua tersangka ini juga diduga melakukan penyalahgunaan kegiatan pengadaan alat kantor Panwascam.


"Total anggarannya lebih kurang Rp 4 miliar," kata Ristinati.


Untuk kerugian negara, kata Ristianti, saat ini masih dilakukan audit oleh pihak kejaksaan.


Para tersangka, kata Ristianti, dijerat dengan pasal pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan ancaman penjara diatas 5 tahun, dan bisa seumur hidup.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved