Warga dari 11 Desa di Bengkulu Utara Demo di Kantor Gubernur, Tuntut PT BRS Ditutup

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Suryadi Jaya

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Ratusan warga dari 11 desa yang ada di Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Bengkulu pada Senin (6/6/2022). 

Unjuk rasa ini dilakukan para warga yang berada di sekitar lokasi PT Bimas Raya Sawitindo (BRS) dikarenakan izin lahan hak guna usaha (HGU) PT BRS telah habis sejak 2018 lalu. 

Salah satu tuntutan warga yang tertuang dalam spanduk meminta agar PT BRS ditutup.

Tidak kali ini saja, para warga yang berasal dari seluruh desa penyangga kawasan HGU PT BRS ini telah melakukan beberapa unjuk rasa, namun belum juga mendapatkan kesepakatan terkait lahan HGU PT BRS ini. 

Koordinator Aksi, Nur Hasan mengatakan, total luas lahan HGU milik PT BRS ini mencapai 3000 hektare, namun terdapat 500 hektare lahan yang sudah tidak lagi memiliki izin. 

"Dari 3000 hektare, 500 hektare diantaranya sudah habis izin sejak 2018 lalu, namun PT BRS masih tetap beroperasi, artinya mereka telah empat tahun ini beroperasi di lahan HGU secara ilegal," ujar Hasan. 

Lebih lanjut, dikatakan Hasan, para warga yang termasuk ke dalam desa penyangga lahan HGU tersebut mendesak pihak PT BRS untuk segera menghentikan aktivitas dan menyerahkan lahan HGU yang telah habis izin tersebut ke negara. 

"Ini merupakan bentuk bela negara kami, karena kami ingin lahan HGU yang telah habis izin tersebut untuk segera dikembalikan ke negara. Kalau pun akan diserahkan ke desa itu kan ada programnya tersendiri yang penting kembalikan terlebih dahulu ke negara," jelas Hasan. 

Pada Senin (30/5/2022) lalu, para warga juga telah melakukan unjuk rasa di area PT BRS dengan tuntutan yang sama, namun tidak membuahkan hasil.

Berselang satu pekan, Senin (6/6/2022) warga pun kembali melakukan unjuk rasa dan mengadukan hal tersebut ke Gubernur Bengkulu. 

"Kali ini kami ingin bertemu dengan bapak gubernur dan kami ingin meminta solusi dari pihak gubernur terkait permasalahan ini, karena kepada pihak pemerintah kabupaten telah kami sampaikan namun tidak ada respon," kata Hasan.