Fraksi DPRD Kepahiang Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 dengan Catatan

DPRD Kepahiang menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Panji/Tribunbengkulu.com
Fraksi Golkar Ansori M saat menyerahkan pandangan umum pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kepahiang tahun 2021 saat rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Kepahiang, Selasa (21/6/2022). 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama


TRIBUNBENGKULU.COM, KEPAHIANG - DPRD Kepahiang menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kepahiang tahun anggaran 2021.

Rapat Paripurna DPRD Kepahiang masa persidangan II tahun 2022 digelar Selasa (21/6/2022) pagi. 

Total ada lima fraksi DPRD Kepahiang yang menyampaikan pandangan umumnya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kepahiang di tahun 2021.

Kelima fraksi, yaitu Nasdem, Golkar, PKB, Demokrat dan Gerakan Perjuangan Pembangunan Indonesia Sejahtera menyetujui nota pengantar atas raperda pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2021. 

Meskipun seluruh fraksi setuju namun ada sejumlah catatan atau masukan yang disampaikan fraksi pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kepahiang, Andrian Defandra. 

Seperti disampaikan fraksi Perjuangan Pembangunan Indonesia Sejahtera (F-GPPIS). Mereka mengapresiasi peningkatan realisasi objek PAD berupa pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

"Yakni peningkatan realisasi antara 0,17 persen sampai dengan 12,9590%," kata Eko Guntoro selalu juru bicara F-GPPIS.

Lanjut Eko, mereka berkeyakinan peningkatan PAD ini bisa lebih. Apabila bupati dapat tegas terhadap kebocoran objek PAD seperti pemungutan retribusi parkir tanpa karcis. 

Lalu, PBB di mana beberapa ditemukan wajib pajak yang sudah bayar pada tahun tertentu, setelah dicek ternyata statusnya belum lunas.

"Kami menilai retribusi parkir bisa dimaksimalkan lagi dengan melibatkan masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat," saran Eko.

Untuk itu, lanjut Eko, bupati, badan keuangan daerah dan juga dinas perhubungan dapat mengumumkan ke masyarakat karcis yang sah sesuai tarif yang telah ditetapkan.

Serta mengajak masyarakat untuk jangan membayar jika tidak disertakan karcis serta membuat pengaduan apabila terdapat karcis yang mencurigakan keasliannya.

"Jangan sampai Kepahiang tempat Menko Polhukam Mahfud Md mencanangkan daerah bebas pungutan liar atau pungli, ternyata pungli di depan mata," ujar Eko Guntoro. 

Halaman
12

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved