Mardani Maming Tersangka KPK

Mardani Maming Tersangka KPK Kasus Dugaan Suap Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Maming hanya mengaku diperiksa terkait masalahnya dengan pemilik PT Jhonlin Group Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

Editor: Hendrik Budiman
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua BPP HIPMI Mardani H Maming dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas penetapan tersangka dugaan perkara korupsi yang tengah diusut KPK. 

TRIBUNBENGKULU.COM - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H Maming dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Pencegahan Mardani Maming itu berkaitan dengan penetapan tersangka dugaan perkara korupsi yang tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani Maming sudah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 16 Juni 2022 lalu.

Baca juga: Ketum HIPMI Mardani Maming Tersangka KPK Dicegah ke Luar Negeri, PBNU Berencana Beri Bantuan Hukum

"Betul (dicegah ke luar negeri)," ujar Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh saat dimintai konfirmasi, Senin (20/6/2022).

Pencegahan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalimantan Selatan itu berlaku selama enam bulan ke depan.

"Berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022," kata Nursaleh.

Maming dicegah dalam statusnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Komisi antikorupsi pernah memeriksa Rois Sunandar, Kamis (9/6/2022).

Hanya saja pada saat itu, KPK belum bisa mengungkapkan hasil pemeriksaan Rois lantaran kasusnya masih di tahap penyelidikan.

Maming juga sudah diperiksa KPK pada Kamis (2/5/2022).

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved