Apa Itu Pemilu Serentak 2024 dan Bedanya dengan 2019? Ini Penjelasan Ketua KPU Provinsi Bengkulu

Apa perbedaan antara Pemilu Serentak 2024 dengan Pemilu 2019 lalu yang sebenarnya juga serentak. 

Penulis: Beta Misutra | Editor: prawira maulana
Beta Misutra/TribunBengkulu.com
Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra (kiri) saat berbincang dengan TribunBengkulu.com, Rabu (22/6/2022) 

 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Beta Misutra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Apa perbedaan antara Pemilu Serentak 2024 dengan Pemilu 2019 lalu yang sebenarnya juga serentak. 

Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra SAg MM menjelaskan, pada tahun 2019, Pemilu serentak dilaksanakan pada pemilihan legislatif dan presiden secara serentak se-Indonesia dalam 1 hari yang sama.

Sedangkan untuk Pemilu tahun 2024, selain ada pemilihan legislatif dan presiden, ada juga pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan pada tahun yang sama. Namun pelaksanaan Pilkada tidak di hari yang sama. 

"Pemilu Legislatif dan pemilihan umum presiden dilaksanakan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024," kata Irwan. Sedangkan untuk Pilkada seluruh daerah (Provinsi dan Kabupaten), akan dilaksanakan pada hari dan bulan yang berbeda, namun tetap pada tahun yang sama yakni 2024 juga.

"Untuk Pilkada belum diatur waktu penyelenggaraannya, namun akan dilaksanakan pada bulan November," kata, Irwan Saputra.

Artinya akan ada 8 bulan jeda antara pelaksanaan Pemilu legislatif dan presiden dengan Pilkada serentak.

Di sisi lain, hal yang juga baru pertama kali ada di Indonesia pada Pemilu serentak tahun 2024. Pilkada dari Bupati, Walikota, maupun Gubernur dilaksanakan dalam satu waktu yang sama seluruh Indonesia.

Hasil dari Pemilu 14 Februari 2024 akan dijadikan acuan untuk pencalonan pada Pilkada 2024. 

"Padahal seharusnya bergelombang, Pilkada tahun 2017 akan dilaksanakan kembali tahun 2022, begitupun tahun 2018 harusnya dilaksanakan lagi tahun 2023. Tapi disatukan semua di tahun 2024," kata Irwan.

Pemilu serentak tahun 2024 ini juga berpengaruh terhadap kepala daerah yang baru dilantik pada tahun 2020 lalu. Karena jika biasanya jabatan Kada akan berlangsung selama 5 tahun, maka khusus untuk kepala daerah yang dilantik pada tahun 2020 lalu masa jabatannya tidak akan full selama 5 tahun. 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved