Kumpulan Judul Skripsi Hukum Tata Negara Metode Kualitatif dan Kuantitatif Jadikan Untuk Referensi

TRIBUNBENGKULU.COM - Di artikel ini kami telah menyediakan berbagai judul Skripsi Hukum Tata Negara terbaru yang bisa dijadikan referensi.

Bagi anda yang saat ini sedang mencari ide Judul Skripsi Hukum Tata Negara, anda bisa melihat berbagai pilihan judul Skripsi Tata Negara di bawah ini.

Jurusan Hukum Tata Negara merupakan salah satu jurusan yang cukup populer, tak mengehrankan jika banyak sekali Mahasisiwa mencari ide Judul Skripsi Hukum Tata Negara. Langsung saja berikut ini pilihan Judul Skripsi Hukum Tata Negara.

1. PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG
2.  DEMOKRASI DI INDONESIA STUDI TERHADAP PENGATURAN PARTAI POLITIK MENURUT UU NO 2 TH 1999 UU NO 2 TH 1999 DAN UU NO 31 TH 2002
3. PELAKSANAAN PUTUSAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, JAKSA AGUNG, KEPOLISIAN NEGARA RI TENTANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SATU ATAP (TERPADU) DI KOTA SEMARANG
4.  IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA KEPERAWATAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN 
5. PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 30 TH 1980 TENTANG DISIPLIN KERJA PNS SEBAGAI SALAH SATU SYARAT KENAIKAN PANGKAT DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNJ JAKARTA
6. PERANAN DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PEMALANG
7. KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG MPR PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (STUDI PERBANDINGAN)
8. PROSEDUR PENGAJUAN PENSIUN DINI PADA PT TELKOM BANYUMAS
9. PERANAN UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DLM BIDANG PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN  (IMB) DI KABUPATEN BANYUWANGI
10. PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGADAAN PNS SETELAH DIBERLAKUKAN UU NO 22 TH 1999 (STUDI TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NO II TH 2002 TENTANG PENGADAAN PNS)
11. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD DESA SLATRI LARANGAN BREBES
12. PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN (STUDI KOMPARATIF PERTANGGUJAWABAN PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945)
13. PELASANAAN UU NO 28 TH 1999 DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN PNS GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH (CLEAN GOVERNMENT)
14. PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (TELAAH KRITIS TENTANG PELAKSANAAN UU NO 23 TH 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)
15.  PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI DESA TANJUNG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES BERDASARKAN UU NO 22 TH 1999
16. PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
17. PERANAN LURAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA TEMBOK LOR KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL (STUDI PERBANDINGAN UU NO 5 TH 1979 DG UU NO 22 TH 1999)
18. PERANAN PENGADILAN NEGERI DAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM PROSES PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UU NO 62 TH 1958
19. PENGARUH REALISASI PERATURAN DAERAH NO 2 TH 1998 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN CIREBON
20. PERANAN DPRD PROPINSI SULAWESI UTARA DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999 

Baca juga: 200 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Arab Terlengkap Bisa Dijadikan Referensi Penulisan Skripsi

•  ANALISIS PELAKSANAAN RENCANA TATA GUNA TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN DI KOTA SURABAYA
• PELAKSANAAN TUGAS DAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 22/99 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
• TINJAUAN YURIDIS TENTANG USULAN JABATAN AKADEMIK SEBELUM DAN SESUDAH SK MENKOWAS BANGPAN NO 38/KEP/MK WASPAN/8/1999 TGL 24 AGUSTUS 1999 
• PELAKSANAAN PENGAWASAN ADMINISTRATIF OLEH PEJABAT YANG BERWENANG TERHADAP PERBUATAN PNS DI KANTOR REGIONAL 1 BKN (ANALISIS YURIDIS TERHADAP INPRES NO 15 TH 1983)
• PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR NEGARA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PEMERINTAH YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA BERDASARKAN PP 101 TH 2000 DI KABUPATEN PEMALANG
• PELAKSANAAN PERDA NO 29 TH 2001 TTG PERIJINAN USAHA JASA KONSTRUKASI DI KABUPATEN CIREBON
• PROSES PEMBENTUKAN KABUPATEN MAJALENGKA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERINTAH DI DAERAH AKUISI NASIONAL ARSIP ORDE BARU DAN KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MAJALENGKA SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN DAN PENGAMANAN BAHAN PERTANGGUJAWABAN NASIONAL (ARSIP BIDANG HUKUM)
•  PERAN BUPATI DALAM PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT PNS SEBELUM DAN SESUDAH
• PELAKSANAAN UU NO 22 TH 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR)
• PERANAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG (TELAAH KRITIS DLM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PERIODE 2009-2014)
• PERANAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KALIWADAS ADIWERNA TEGAL
• PERANAN DPRD PERIODE 2004-2009 DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN BANTEN (STUDI TENTANG PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN DAERAH)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NETRALITAS PNS DARI KEANGGOTAAN PARPOL DI PROPINSI JAWA TENGAH
• PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 22 TH 1999 (ANALISIS YURIDIS TENTANG PENETEPAN PENSIUN OTOMATIS SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NO 22 TH 1999)
• PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN 

1. DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN RI
2.  URGENSI KOMISI KONSTITUSI DALAM PROSES PENYEMPURNAAN AMANDEMEN UUD 1945
3.  TINJAUAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
4. PERANAN DPRD DALAM PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN BUPATI KEDIRI 
5.  RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SAMARINDA
6.  KEGUNAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN FISIK DAERAH 
7. KEDUDUKAN BUPATI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (STUDI KOMPARATIF MENURUT UU NO 5 TH 1974 DG UU NO 22 TH 1999) 
8. STRATEGI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE 
9. PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA YOGYAKARTA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (STUDI KOMPARATIF SEBELUM DAN SESUDAH SETELAH UU NO 22 TH 1999)
10. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PNS DI PTIN SAMPANG.

• KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DESA RAJAGALUH KECAMATAN RAJAGALUH KABUPATEN MAJALENGKA) 
•  PERANAN BADAN PETIMBANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI JOGJAKARTA
•  PERAN DPRD DALAM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO 22 TH 1999 (STUDI KASUS DPRD KABPATEN CILACAP) 
•  KEDUDUKAN DAN PERANAN MENTERI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI PADA MASA ORDE BARU 
• PERANAN APARAT PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK

1. IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROPINSI JAWA BARAT  TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999
2.  IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SEMARANG
3.  PENGGUNAAN TANAH EKS BENGKOK SETELAH PERALIHAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN CIREBON) 
4.  PERANAN BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTAMADYA YOGYAKARTA
5.  ARTI PENTINGNYA PEMILU DALAM MEMYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA DI DAERAH TK II KABUPATEN BANDUNG
6. PERANAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DAERAH TK II KABUPATEN SURAKARTA 
7. EFEKTIVITAS FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI YOGYAKARTA
8.  PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA (SUATU KAJIAN HUKUM NEGARA)
9.  PERGESERAN KEWENANGAN MPR MENURUT UUD 1945
10.  FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN BREBES DALAM PERENCANAAN TATA RUANG KOTA BERWAWASAN LINGKUNGAN 
11. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG 
12. IMPLEMENTASI PASAL 27 UUD 45 TENTANG HAK TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN PADA MASA KEKUASAAN ORDE BARU (KAJIAN KRITIS PRAKTEK HAM BAGI RAKYAT INDONESIA MASA ORDE BARU)
13. PERKEMBANGAN WEWENANG DAN HAK DPR MENURUT UUD 1945, KONSTITUSI RI 1945, UUD 1950 DAN UUD 1945 SETELAH PERUBAHAN
14. PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NO 18 TH 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KOTA BANDUNG
15.  PERAN DINAS PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH KOTA CIREBON
16.  STUDI KEMANFAATAN DANA PERIMBANGAN BAGI PEMERINTAH KOTA BOGOR
17. STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA JAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH DI BENTUKNYA DINAS KETERTIBAN KOTA JAKARTA
18.  PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN MALANG
19.  PERANAN DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BUS PERKOTAAN DI WILAYAH AGLOMERASI PERKOTAAN

Itulah tadi berbagai pilihan Judul Skripsi Hukum Tata Negara yang bisa anda pilihan untuk anda jadikan sebagai ide ataupun referensi Judul skripsi Hukum Tata Negara. Semoga membantu.

Baca juga: Judul Skripsi Tehnik Sipil yang Jarang Digunakan Lengkap dengan Metode Kuantitatif dan Kualitatif