Kontroversi ACT

Izin Pengumpulan Donasi ACT Dicabut Kemensos RI, Pihak ACT Klaim Tetap Salurkan Donasi

ACT terpaksa tetap menyalurkan bantuan lantaran banyak donatur yang menanyakan terkait donasi yang telah diberikan.

Editor: Hendrik Budiman
Tribunnews.com/Naufal Lanten
Presiden ACT Ibnu Khajar mengklaim pihaknya bakal tetap menyalurkan donasi meski izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dicabut Kementerian Sosial (Kemensos). 

TRIBUNBENGKULU.COM - Meski izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dicabut Kementerian Sosial (Kemensos) RI, pada Selasa (5/7/2022), Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengklaim tetap menyalurkan donasi.

Hal itu ditegaskan Presiden ACT Ibnu Khajar di Kantor ACT, Jakarta Selatan, Rabu (6/7/2022).

Baca juga: Izin Pengumpulan Donasi ACT Dicabut Kemensos, ACT Bengkulu Berharap Izin PUB Dikeluarkan Kembali

Pihak ACT akan tetap menyalurkan donasi meskipun pengumpulan uang dan barang dihentikan.

"Kami akan kooperatif dan mengikuti pasca terbit surat ini. Upaya penggalangan dan pengumpulan dana dari ACT dihentikan dulu," kata Ibnu

ACT terpaksa tetap menyalurkan bantuan lantaran banyak donatur yang menanyakan terkait donasi yang telah diberikan.

Baca juga: Buntut Kontroversi ACT, MUI Imbau Umat Islam Hati-hati Pilih Lembaga Amil Zakat

Banyak donatur yang bertanya bagaimana dengan donasi yang sudah diberikan.

"Maka, insyaallah kami berkomitmen meneruskan distribusi bantuan yang sudah diamanatkan ke kami," ujarnya.

Pihak ACT juga bakal menyurati Kemensos pada Kamis (7/7/2022) besok meminta membatalkan keputusan Menteri Sosial nomor 133/HUK/2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada yayasan ACT.

"Kami buatkan surat besok pagi dan akan dikirimkan suratnya ke Kemensos untuk permohonan pencabutan (Menteri Sosial nomor 133/HUK/2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada yayasan ACT)," ujarnya.

Upaya tersebut diyakini bisa membuahkan hasil yang positif alias Kemensos akan membatalkan surat pencabutan izin PUB.

Logo lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT
Logo lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT (Istimewa)

"Kami sangat yakin pihak Kemensos memudahkan untuk menerbitkan surat pembatalan atas pencabutan izin PUB ACT yang baru terbit hari ini," ujarnya.

Sebelumnya, Kemensos mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT Tahun 2022.

Hal ini lantaran dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak Yayasan.

Pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy pada Selasa (5/7/2022).

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved