Sekda Bengkulu Tengah Tersangka Kasus Korupsi RDTR Rp 311 Juta Terancam 20 Tahun Penjara

Sekda Bengkulu Tengah (Benteng), Edi Hermansyah tersangka kasus dugaan korupsi RDTR di Bengkulu Tengah terancam 20 tahun penjara.

Penulis: Suryadi Jaya | Editor: Yunike Karolina

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Suryadi Jaya

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU TENGAH - Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Tengah (Benteng), Edi Hermansyah tersangka kasus dugaan korupsi Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2013, terancam 20 tahun penjara.

Sekda Bengkulu Tengah (Benteng) Edi Hermansyah bersama dua tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran penyusunan RDTR di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) senilai Rp 311 juta, Sekda Bengkulu Tengah (Benteng) ditahan di Rutan kelas IIB Bengkulu, Rabu (7/7/2022).

Ikut ditahan tersangka lainnya Doni Ramadhan ASN yang saat kegiatan penyusunan RDTR bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bappeda Bengkulu Tengah, dan Direktur PT BPI selaku rekanan.

"Ketiga tersangka terancam penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, namun kita masih mengikuti perkembangan saat di pengadilan nanti," ujar Kajari Bengkulu Tengah Tri Widodo kepada TribunBengkulu.com, Kamis (7/7/2022).

Berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ketiga tersangka telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 272.238.720.

"Sampai saat ini, belum ada pengembalian kerugian negara dari ketiga tersangka, dan akan kita tagih nantinya," ungkap Tri Widodo.

Untuk diketahui, pada tahun 2013 Bappeda Bengkulu Tengah menganggarkan Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu senilai Rp. 311.940.200.

Pengerjaan dengan masa kerja selama 120 hari itu pun dilaksanakan oleh PT. BPI selaku pihak ketiga.

PT BPI yang dinyatakan sebagai pemenang tender ternyata tidak mengerjakan secara mandiri namun dikerjakan oleh tenaga ahli yang seolah-olah sebagai tenaga ahli PT BPI.

Proyek yang dikerjakan tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan dan belum dapat diterima sehingga seharusnya belum bisa dibayarkan oleh Bappeda Bengkulu Tengah kepada PT BPI selaku pihak ketiga.

Akibat perbuatan ketiga tersangka itu, RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 tidak dapat digunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda).

"Kita akan terus memproses kasus ini, semakin cepat kita selesaikan semakin baik, agar kasus ini segera kita limpahkan ke pengadilan, paling lama ya 20 hari," kata Tri Widodo.

Pihak Kejari akan terus melakukan pengembangan dari kasus ini, karena masih ada potensi tersangka baru sehingga menyebabkan negara merugi.

Baca juga: Peringatan Dini BMKG: Waspada Gelombang Tinggi Capai 4 Meter di Perairan Enggano Bengkulu

Baca juga: Bagaimana Cara Menambah Followers IG, Download Insta Followers Pro Aplikasi Penambah Followers IG

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved