Rudapaksa di Lebong

Kriminolog Sebut Kasus Rudapaksa di Lebong Berbuntut Dugaan Prostitusi dan Kerjakan Anak Dibawa Umur

Menurut Zico, sesuai dengan Pasal 74 UU Ketenagakerjaan yaitu larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

HO/ TribunBengkulu.com
Kriminolog Universitas Bengkulu Zico Junius. Zico menilai kasus rudapaksa di Kabupaten Lebong, berbuntut dugaan prostitusi dan memperkerjakan anak di bawah umur 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, LEBONG - Kriminolog Universitas Bengkulu Zico Junius menilai kasus rudapaksa di Kabupaten Lebong, berbuntut dugaan prostitusi dan memperkerjakan anak di bawah umur.

Menurut Zico, sesuai dengan Pasal 74 UU Ketenagakerjaan yaitu larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

"Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian," kata Zico, Sabtu (16/7/2022).

Baca juga: Kasus Rudapaksa di Lebong, Pupa Bengkulu: Peran Orang Tua Sangat Penting dalam Perkembangan Anak

Pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 68 menegaskan bahwa anak dibawah umur dilarang untuk dipekerjakan, berdasarkan ketentuan adalah anak yang usianya dibawah 18 tahun.

Kemudian terdapat ancaman berupa sanksi sebagaimana yang telah tertulis pada pasal 185 ayat (1) dan pasal 187 ayat (1) UU ketenagakerjaan bagi pengusahaan yang masih mempekerjakan anak di bawah umur 18 tahun.

"Hukumannnya pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. Sehingga jelas mempekerjakan anak di bawah umur dapat pidana," ujarnya, pada Sabtu (16/7/2022).

Baca juga: Oknum Satpam Pegadaian di Bengkulu Diduga Lecehkan Pelanggan Perempuan Viral di Media Sosial

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Adapun sanksi atas pelanggaran pasal di atas yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta," tuturnya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved