Luhut Tepati Janji, Sri Mulyani Hapus Pungutan Ekspor CPO Sawit. Harga TBS Sawit Bisa Rp 4800?

Menteri Luhut Binsar Panjaitan ternyata membuktikan omongannya bahwa pemerintah akan merevisi pungutan ekspor CPO sawit. Bukan cuma diturunkan, tapi d

Editor: M Arif Hidayat
Media Center Pemprov Bengkulu
Sesuai janji Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang tidak hanya merevisi menurunkan pungutan ekspor CPO sawit, tapi dihapuskan. Tampak Menko Luhut bersama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat kunjungan Luhut ke Bengkulu, Selasa (12/7/2022) 

TRIBUNBENGKULU.COM - Menteri Luhut Binsar Panjaitan ternyata membuktikan omongannya bahwa pemerintah akan merevisi pungutan ekspor CPO sawit. Bukan cuma diturunkan, tapi dihapuskan.

Pemerintah lewat Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Sri Mulyani menghapuskan sementara semua jenis pungutan pajak ekspor bagi minyak sawit CPO dan turunannya.

Pencabutan pungutan ekspor ini mulai berlaku 15 Juli 2022 sampai 31 Agustus 2022 mendatang.


Artinya selama 1,5 bulan ini ekspor CPO tanpa pajak.

Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Dalam revisi PMK tarif pungutan ekspor ini, semua produk CPO dan turunannya menjadi USD 0 berlaku terhitung sejak diundangkan tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022, dan terhitung mulai 1 September berlaku kembali tarif maksimal USD240 untuk harga CPO di bawah USD1500.

Hal ini memang sudah digaung-gaungkan oleh Menteri Luhut sebelumnya. Perkara pungutan ekspor ini disinyalir jadi masalah terhambatnya keran eskpor dan membuat babak belur harga TBS sawit petani. Padahal pemerintah sudah membuka lagi keran ekspor setelah sempat diblokade.

Seperti diketahui, Pemerintah membuka lagi keran ekspor setelah tekanan dari babak belurnya harga TBS sawit petani akibat pelarangan ini.

Tangki-tangki CPO pabrik PKS penuh dan tak bisa menyerap TBS sawit petani. Alhasil harga TBS petani hancur lebur.

Kebijakan pelarangan ekspor itu dipicu karena perkara kelangkaaan minyak goreng di dalam negeri dan memicu demonstrasi besar. Disinyalir saat itu pengusaha lebih memilih mengeksor CPO karena harganya sedang mahal ketimbang memenuhi kewajiban penyaluran dalam negeri.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved