Korupsi Replanting Sawit

Diduga Korupsi Dana Replanting Sawit dari Pungutan Ekspor CPO, 4 Tersangka Masih Jalani Pemeriksaan

Empat tersangka dugaan korupsi replanting sawit masih menjalani pemeriksaan di Kejati Bengkulu.

Penulis: Romi Juniandra | Editor: Yunike Karolina
Romi Juniandra/Tribunbengkulu.com
Pemeriksaan tersangka (rompi orange) dugaan korupsi dana replanting sawit di Tipidsus Kejati Bengkulu. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra


TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Empat tersangka dugaan korupsi replanting sawit masih menjalani pemeriksaan di Kejati Bengkulu.

Pada Selasa (19/7/2022), pemeriksaan tersangka dugaan korupsi replanting sawit dilakukan selama seharian penuh, mulai pagi hingga sore hari.

Pemeriksaan tersangka dugaan korupsi replanting sawit ini dilakukan di Gedung Bidang Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati Bengkulu. 4 orang tersangka ini menggunakan rompi orange dalam pemeriksaan.

Dari informasi yang dihimpun, 4 tersangka yang ditangkap dan diperiksa ada seorang kepala desa, dan 3 orang pengurus kelompok tani di Bengkulu Utara.

Dana dana replanting sawit yang diduga korupsi ini berasal dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun 2019-2020 sebesar Rp 150 miliar.

Dana BPDPKS sendiri berasal dari dana pungutan ekspor CPO kelapa sawit yang dihimpun oleh BPDPKS.

Pihak Kejati Bengkulu sendiri sejauh ini belum memberi keterangan atau penjelasan lebih lanjut. Termasuk, identitas tersangka dan peran mereka dalam kasus ini.

Kajati Bengkulu, Heri Jerman mengatakan pihaknya akan melakukan konferensi pers terkait kasus ini pada Kamis (21/7/2022) besok.

Program replanting sawit ini merupakan program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam anggaran tahun 2019 - 2020 sebesar Rp 150 miliar.

Baca juga: Soal Oknum LSM Terjaring OTT di Lebong, Kata Kriminolog UNIB Tak Menutup Kemungkinan Ada Korban Lain

Baca juga: Naik Sebentar Turun Lagi, Harga TBS Sawit Bengkulu Selatan dan Kaur Hari Ini Turun Rp 20 tiap Kg

Ratusan kelompok tani yang masuk dalam program replanting tersebut dan setiap kelompok memiliki anggota kurang lebih 100 orang.

Akhirnya pihak Kejati Bengkulu, menemukan adanya penerima yang tidak sesuai peruntukan.

Ditemukan juga adanya pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerimaan dalam program tersebut.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved