Jungkir Balik Harga TBS Sawit

Pajak Ekspor Dihapus, AKPSI Usulkan Pemkab Tarik Retribusi Rp 25 Perkilo, Gusnan: Itu Baru Usulan

Akan tetapi, Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) mengusulkan Pemerintah Daerah untuk bisa menarik retribusi sebesar Rp 25 perkilogram

Ahmad Sendy Kurniawan Putra/Tribunbengkulu.com
Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi. Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi salah satu daerah yang tergabung dalam AKPSI mengatakan bahwa retribusi Rp 25 perkilogram itu baru usulan. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Ahmad Sendy Kurniawan Putra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU SELATAN - Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan RI menghapuskan pajak ekspor CPO beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) mengusulkan Pemerintah Daerah untuk bisa menarik retribusi sebesar Rp 25 perkilogram dari TBS sawit.

Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi salah satu daerah yang tergabung dalam AKPSI mengatakan itu retribusi sebesar Rp 25 perkilogram dari TBS sawit itu baru usulan.

Jadi antara disahkan dan tidak nantinya, hal itu guna mengatur atau menata agar persawitan memang tertata dengan baik.

"Usulan tersebut belum final. Sekarang ini yang dilakukan AKPSI adalah penangan permasalahan sawit secara keseluruhan. Sehingga permasalahan sawit dari hulu sampai hilir bisa ditata dengan baik, itu adalah point inti yang pertama," kata Gusnan kepada TribunBengkulu.com, Rabu (20/)7/2022).

Baca juga: Truk TBS Sawit dan Batu Bara Dilarang Isi Solar Subsidi, DPRD Bengkulu akan Panggil Pertamina

Jika hal ini sudah membaik, persolan sawit mulai dari harga juga akan ikut membaik nantinya.

"Semoga usulan dan permasalahan tersebut segera selesai," ujarnya.

Baca juga: Harga TBS Sawit Hari Ini 20 Juli 2022: CPO Baru Naik Sudah Turun Lagi, Kapan TBS Sawit Bisa Naik?

Sebelumnya, AKPSI merekomendasikan kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai berikut :

1. Meminta kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit paling lambat dua minggu kedepan melalui perbaikan tata kelola ekspor Crude Palm Oil (CPO) dengan memperhatikan kepentingan pekebun, perusahaan dan
pemerintah;

2. AKPSI mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam melakukan audit sektor hulu dan hilir kelapa sawit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melibatkan pemerintah Kabupaten penghasil kelapa sawit dalam proses audit;

3. Meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia untuk menyampaikan salinan Akta Notaril / Notaris yang dilegalisir tentang pernyataan perusahaan untuk pembangunan kebun masyarakat sebesar 20 persen dari luas hutan yang dilepaskan untuk
perkebunan kelapa sawit, serta salinan Surat Keputusan tentang izin pelepasan kawasan hutan kepada masing masing Bupati Kabupaten Penghasil Sawit se – Indonesia dalam rangka percepatan realisasi pembangunan kebun plasma masyarakat;

4. Meminta kepada Menteri ATR /BPN untuk tidak memproses HGU Perusahan sebelum menyampaikan kesanggupan pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun inti dengan melampirkan Surat Keputusan Bupati tentang calon lahan dan calon petani kebun masyarakat.

5. Meminta kepada Menteri ATR /BPN untuk menyampaikan salinan dokumen Hak Guna Usaha( HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Bupati Kabupaten penghasil sawit sesuai dengan wilayahnya;

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved