LSM Terjaring OTT di Lebong

Soal Oknum LSM Terjaring OTT di Lebong, Kata Kriminolog UNIB Tak Menutup Kemungkinan Ada Korban Lain

Kriminolog Universitas Bengkulu, Dr. (c) Yagie Sagita Putra, S.H.M.H, turut menanggapi 2 oknum LSM terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten

HO TribunBengkulu.com
Yagie Sagita Putra, Kriminolog Universitas Bengkulu, menanggapi kasus Oknum LSM Terjaring OTT di Lebong 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama


TRIBUNBENGKULU.COM, LEBONG - Kriminolog Universitas Bengkulu, Dr. (c) Yagie Sagita Putra, S.H.M.H, turut menanggapi 2 oknum LSM terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lebong


Menurutnya tindakan pemerasan yang dilakukan AM (37) warga Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan dan SP (47) warga Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan, terhadap PT Surya Mataram Sakti (SMS), subcon PT Ketahun Hidro Energi (KHE). 


Juga tidak menutup kemungkinan adanya korban lain, dalam artian seperti pihak instansi setempat maupun kepala desa yang menjadi korban pemerasan. 


Dalam hal ini, pemerasan dalam terminologi hukum pidana merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan guna memberikan keuntungan pribadi bagi diri seseorang atau orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum.


Karena dilakukan dengan pemaksaan disertai ancaman kekerasan kepada orang yang dituju dengan tujuan agar orang yang dipaksa tersebut memberikan barang kepunyaannya yang dimiliki atau kepunyaan orang lain ataupun agar membuat utang atau menghapuskan piutang dengan cara memeras.


Pemerasan (Belanda: afpersing; Inggris: blackmail), adalah satu jenis tindak pidana umum yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia.


Spesifik tindak pidana ini diatur dalam pasal 368 KUHP, dalam struktur KUHP tindak pidana pemerasan diatur dalam satu bab (Bab XXIII) bersama tindak pidana pengancaman, karena itu kata afpersing sering digabung dengan kata afdreiging yang diatur pasal 369 KUHP. 


"Dalam kasus a quo saya mengusulkan kepada penyidik tidak hanya focus pada pelaku perorangan namun mulai mencermati bentuk LSM (NGO) baik yang berbadan hukum atau tidak. Jika berbadan hukum maka LSM dapat di katakan korporasi walaupun tidak berbasis profit," ujarnya kepada Tribunbengkulu.com, pada Rabu (20/7/2022) 


Hal tersebut dimaksudkan agar penyidik dapat melakukan pembuktian dengan mekanisme berjenjang sehingga dikenakan pertanggungjawaban pidana korporasi.


Dalam perkembangannya para kriminolog melihat pemerasan sudah mulai berkembang tidak hanya orang perorangan yang menjadi subjek kejahatan namun Corporate juga telah menjadi target pelaku. 


"Dari hasil beberapa penelitian, kriminolog mengungkapkan bahwa distorsi peran LSM terjadi karena beberapa faktor yaitu: adanya motif mencari keuntungan, ketiadaan sumber dana dan rendahnya profesionalisme, latar belakang profesi aktivis yang beraneka ragam, konsep idelogi yang tidak jelas serta regulasi yang terlalu longgar (tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas terhadap peran dan tugas LSM)," ucapnya. 


Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mengembalikan kembali peran LSM sebagai pilar civil society yang dapat dilakukan melalui reposisi internal dan eksternal.

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved