Praperadilan 4 Tersangka Korupsi Replanting Sawit, Penasehat Hukum Hadirkan Saksi Ahli dari Unib

Penasehat hukum 4 tersangka korupsi replanting sawit di Bengkulu Utara, Helmi Suwanda mengatakan pihaknya akan menghadirkan saksi ahli.

Penulis: Romi Juniandra | Editor: Yunike Karolina
Romi/TribunBengkulu.com
Sidang praperadilan 4 tersangka korupsi replanting sawit Bengkulu Utara di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Senin (1/8/2022). 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra


TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Penasehat hukum 4 tersangka korupsi replanting sawit di Bengkulu Utara, Helmi Suwanda mengatakan pihaknya akan menghadirkan saksi ahli dalam persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu.

Saksi ahli yang akan dihadirkan oleh penasehat hukum 4 tersangka korupsi replanting sawit pada saat sidang praperadilan adalah dosen hukum dari Universitas Bengkulu (Unib), Hamzah Hatrik.

"Jadi, ada 2 saksi fakta dan 1 saksi yang akan kita hadirkan. Saksi fakta masyarakat sekitar, dan saksi ahli dari Unib," kata Helmi kepada TribunBengkulu.com, Senin (1/8/2022) soal sidang praperadilan 4 tersangka korupsi replanting sawit.

Agendanya, sidang pembuktian akan digelar pada pagi ini. Namun, berkas dari pemohon tidak lengkap, sehingga sidang ditunda pada esok hari, Selasa (2/8/2022).

Sementara, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bengkulu, Pandoe Pramoe Kartika mengatakan pihaknya akan mempersiapkan jawaban, sesuai dengan apa fakta yang muncul di persidangan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kejati Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Replanting Sawit di Bengkulu Utara

Baca juga: Pengurus Kelompok Tani Tersangka Korupsi Replanting Sawit di Bengkulu Utara, Barang Bukti Rp 13 M

"Ini masih ditunda, jadi kita lihat nanti," kata Pandoe.

Sebelumnya, 4 orang tersangka di kasus dugaan korupsi replanting sawit di Bengkulu Utara mengajukan pra peradilan ke PN Bengkulu Utara.

4 tersangka tersebut adalah Arlan Sidi yang merupakan Ketua Kelompok Tani Ridang Jaya, Eli Darwanto selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, Suhastono yang merupakan Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, dan Priyanto, kepala desa Tanjung Muara yang juga anggota Kelompok Tani Rindang Jaya.

Penasehat hukum 4 tersangka, Made Sukiade mengatakan praperadilan ini diajukan karena pihaknya menilai penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu terlalu terburu dalam penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka pada kliennya.

Kemudian, juga belum dilakukan audit investigasi untuk menghitung kerugian negara.

"Sehingga menurut kami, kerugian negara itu belum timbul. Belum ada kerugian negara," kata Made kepada TribunBengkulu.com.

Dengan belum adanya kerugian negara, menurut Made, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka seseorang belum bisa ditetapkan sebagai tersangka.

Alasan lain, pekerjaan replanting ini dikatakan belum selesai. Dari kontrak 2 tahun di program replanting sawit antara kelompok tani dan BPDPKS sebagai penyandang dana, pekerjaan dijadwalkan berakhir November 2022 nanti.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved