Bupati Daerah Penghasil Sawit Usulkan Rancangan Undang-Undang Sawit ke Pemerintah Pusat

Bupati daerah penghasil sawit di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia atau AKPSI mengusulkan Rancangan UU Sawit

Ahmad Sendy/TribunBengkulu.com
Bupati Gusnan Mulyadi saat memaparkan hasil dari rapat terakhir bersama AKPSI, Selasa (9/8/2022). AKPSI sudah mengusulkan rancangan Undang-Undang Sawit ke Pemerintah Pusat. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Ahmad Sendy Kurniawan Putra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU SELATAN - Bupati daerah penghasil sawit di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia atau AKPSI mengusulkan Rancangan Undang-Undang Sawit ke Pemerintah Pusat.

Kesepakatan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Sawit diperoleh pada rapat terakhir AKPSI di Jakarta belum lama ini bersama Menteri Koordionator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.

Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi yang saat itu ikut hadir dalam pertemuan bupati daerah penghasil sawit seluruh Indonesia, mengungkapkan, usulan peraturan atau Rancangan Undang-Undang Sawit yang mengatur tentang sawit secara nasional agar kebijakan yang dibuat pemerintah dapat terkoordinir dengan baik.

Usulan Rancangan Undang-Undang tentang Sawit sudah disampaikan ke Pemerintah Pusat.

"Sekarang pihaknya menunggu hal tersebut disetujui atau tidak," jelas Gusnan kepada TribunBengkulu.com, Selasa (9/8/2022).

Baca juga: Tindaklanjuti SE Menteri Zulhas, Bupati Gusnan Surati PKS Beli Sawit Rp 2.000 per Kilogram

Salah satu tujuan pengusulan Undang-Undang Sawit dibuat secara terpisah agar dapat melindungi seluruh petani sawit dan pengusaha sawit di Indonesia.

Undang-Undang Sawit diusulkan dibuat terpisah dari UU Perdagangan maupun UU Cipta Kerja. Khusus mengatur tentang sawit secara nasional.

Rancangan yang diusulkan pun tidak secara rinci disebutkan. Tetapi tetap menjamin kesejahteraan para petani dan pengusaha sawit.

Pertimbangan lain agar Pemerintah Pusat menyetujui UU tentang Sawit karena sawit saat ini merupakan salah satu komoditi nasional terbesar di Indonesia.

Untuk diketahui, dalam rangka melakukan penormalan harga sawit nasional, AKPSI sudah lebih dari empat kali melaksanakan rapat koodinasi bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Kompak, Sejumlah PKS di Bengkulu Naikan Harga TBS Sawit Rp 50 - Rp 70 tiap Kilogram

Baca juga: Update Harga TBS Sawit di Pabrik Seluma: Belum Berubah, Harga Tertinggi Rp 1.435 per Kilogram

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved