Mutasi 82 Pejabat Pemprov Bengkulu dan 21 Kepsek, Sekda: Aset Jabatan Lama Jangan Dibawa

Gerbong mutasi pejabat Pemprov Bengkulu kembali bergulir. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah merombak pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov.

Penulis: Jiafni Rismawarni | Editor: Yunike Karolina
Jiafni Rismawarni/TribunBengkulu.com
Mutasi pejabat Pemprov Bengkulu. Sekdaprov Bengkulu Hamka Sabri saat melantik pejabat eselon III dan IV di Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat sore (12/8/2022). 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Gerbong mutasi pejabat Pemprov Bengkulu kembali bergulir.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah merombak pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Bengkulu. Termasuk kepala sekolah tingkat SMA/SMK dalam mutasi pejabat, Jumat sore (12/8/2022).

Rincian mutasi pejabat Pemprov Bengkulu, terdiri dari pejabat Eselon III sebanyak 46 orang dan eselon IV sebanyak 36 orang.

Selain pejabat administrasi, juga dilakukan mutasi 21 kepala sekolah (Kepsek) tingkat SMA/SMK.

Sekda Provinsi (Sekdaprov) Bengkulu, Hamka Sabri memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah mutasi pejabat Pemprov Bengkulu yang digelar di Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat sore (12/8/2022).

Hamka berpesan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik ini, agar segera melaksanakan tugas dan kewajiban nya di jabatan baru ini. Tanpa mengulur ngulur waktu dengan  alasan belum Serah Terima Jabatan (Sertijab).

"Hari ini kita pelantikan, langsung dengan sertijab. Jadi tidak ada lagi mengulur ngulur waktu. Besok pagi langsung kerjalah sesuai jabatan baru," kata Hamka, usai melantik puluhan pejabat administrasi dan kepsek di GSG Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (12/8/2022).

Sekda juga mengingatkan kepada para pejabat yang baru dilantik atau yang pindah tugas usai pelantikan dan pengambilan sumpah ini agar semua aset di jabatan lama harus ditinggal.

Supaya tidak menjadi temuan dari BPK dari sisi temuan administratif. Sehingga menjadi catatan buruk bagi pemerintahan.

"Saya berharap agar bapak ibu, tidak membawa aset yang ada di jabatan lama. Itu langsung dikasih kan dengan pejabat baru," pesan Hamka.

Menurut Hamka, pejabat yang baru dilantik ini harus bersyukur. Karena dari  7000 lebih mereka terpilih mendapatkan amanah penting.

"Soal mutasi jabatan ini biasa bukan hal yang sakral. Tujuannya untuk kepentingan organisasi, bahwa jabatan ini bukan hak pegawai negeri sipil," ucapnya.

Mengingat seorang PNS  tidak bisa menuntut jabatan. Namun jabatan ini adalah amanah pimpinan , melalui prosedur dan regulasi.

"Kita jadi pegawai negeri ini cuma sekali seumur hidup, jadi kalau cuma disatu jabatan itu ya percuma. Pekerjaan itu tidak ada yang tidak bisa. Tergantung dengan kita mau belajar atau tidak, " ungkap Hamka. 

Baca juga: Deolipa Sebut Kejanggalan Pencabutan Kuasa Atas Dirinya, Tuntut Polri Hingga Presiden Rp 15 Triliun

Baca juga: Peringatan Dini Cuaca BMKG Bengkulu 12-13 Agustus 2022: Hujan Petir, Angin Kencang Berdurasi Singkat

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved