DPRD Bengkulu Selatan Bahas Usulan Revisi Perda Penertiban Hewan Ternak, Sanksi Lebih berat

Keberadaan Perda tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak saat ini di Kabupaten Bengkulu Selatan dinilai belum maksimal.

Ahmad Sendy/TribunBengkulu.com
Komisi I DPRD Bengkulu Selatan saat membahas revisi Perda tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di ruang rapat DPRD Bengkulu Selatan, Selasa (23/8/2022). 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Ahmad Sendy Kurniawan Putra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU SELATAN - Keberadaan Perda tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak saat ini di Kabupaten Bengkulu Selatan dinilai belum dapat mengatasi persoalan ternak berkeliaran di tempat-tempat umum.

Lantaran itulah Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan selaku OPD teknis mengusulkan revisi perda, yaitu Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.

Dalam usulan perda terbaru ini, jika masyarakat masih nekat membiarkan peliharaannya berkeliaran, akan diancam dengan sanksi yang sangat tegas.

Dikatakan Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Bengkulu Selatan, Erwin Muchsin, walaupun selama ini sudah sering melakukan razia terhadap hewan ternak namun tidak juga membuat efek jera bagi para peternak di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Untuk itu, mereka mengusulkan untuk segera dilakukan revisi Perda tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak tersebut.

Dalam Perda terbaru ini, ada beberapa pasal yang diusulkan ke pihak DPRD Bengkulu Selatan. Seperti saksi berupa denda yang dinaikan dari denda pada perda lama.

"Beberapa pasal yang diusulkan diantaranya, pidana kurungan tiga bulan atau denda Rp 5 juta jika melanggar Perda. Kemudian, biaya pengamanan sapi atau kerbau peternak didenda sebesar Rp 3 juta. Sedangkan untuk kambing didenda sebesar Rp 500 ribu," ujar Erwin kepada TribunBengkulu.com, Selasa (23/8/2022).

"Lalu, untuk biaya pemeliharaan sapi atau kerbau sebesar Rp 300 ribu/hari dan kambing sebesar Rp 75 ribu/hari. Terakhir, tentang pasal perlindungan petugas di lapangan saat menjalankan tugas menertibkan hewan ternak," beber Erwin.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Joni Afrizal mengungkapkan, terkait usulan terhadap perubahan Perda Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak masih dalam tahapan pembahasan. 

Dengan adanya revisi perda diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang melepasliarkan ternaknya.

Bahkan, masyarakat yang ingin bersawah atau berkebun tidak lagi harus membuat pagar.

"Perda tersebut saat ini sedang kami bahas. Kami juga telah melakukan sinkronisasi antara perda hewan ternak yang sedang disusun dengan Peraturan Desa atau Perdes yang dibuat oleh pemerintah desa," jelas Joni. 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved