Bengkulu Masuk 8 Besar Kasus PMK Aktif Terbanyak, Ini Langkah Gubernur Rohidin

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Beta Misutra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Berdasarkan data nasional, saat ini Provinsi Bengkulu masuk urutan ke 8 kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) aktif terbanyak di Indonesia.

Kasus aktif PMK terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur, kemudian disusul Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah secara berturut-turut.

Untuk menyelesaikan kasus PMK aktif di Bengkulu yang masih masuk dalam 10 besar ini, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sudah menyiapkan beberapa langkah.

Baca juga: Antrean Truk di SPBU KM 6,5 Kota Bengkulu Bikin Macet, Sopir Minta Maaf: Bukan Kehendak Kami

Diantaranya dengan mempercepat pelaksanaan vaksinasi PMK yang sampai saat ini realisasinya baru mencapai sekitar 50 persen dari total 38.000 dosis vaksin PMK yang telah disalurkan di Provinsi Bengkulu.

Namun untuk mempercepat vaksinasi PMK ini Pemerintah Provinsi Bengkulu masih mengalami beberapa kendala.

Pertama kendala akibat peternak yang ada di Provinsi Bengkulu masih membiarkan ternak mereka berkeliaran di alam bebas.

Baca juga: 3 Kades di Bengkulu Tersandung Hukum, Dana Desa Tak Cair, DJPb Bengkulu: Uang Harus Dikembalikan

Sehingga terkadang petugas kesulitan untuk melakukan vaksinasi karena harus mengumpulkan dahulu ternak-ternak tersebut.

Kendala kedua karena masih belum adanya satgas yang dibentuk oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu untuk melakukan percepatan vaksinasi PMK ini.

"Satgas Provinsi kita bentuk sejak bulan Mei masih terdapat kabupaten yang belum membentuk seperti Bengkulu Utara, Kota Bengkulu dan Benteng belum ada Satgas PMK hingga hari ini," kata Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah usai Rakor Satgas Penanganan PMK yang dilakukan bersama Deputi IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Pusat, Jarwansyah, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Sudah Beroperasi 2 Bulan, Tambang Batubara PT RSM di Bengkulu Tengah Ternyata Belum Memenuhi Syarat

Setelah Satgas dibentuk, Gubernur ingin agar Kabupaten/Kota segera menunjuk pejabat petugas veterinernya.

Ketika tim itu terbentuk dan telah ditetapkan pejabat veterinernya, maka akan Satgas diminta untuk segera bergerak dengan anggaran dana Belanja Tak Terduga (BTT) yang ada di masing-masing daerah.

"Silahkan gunakan dana BTT karena aturannya sudah ada. Jangan sampai kasus yang masih ada sekarang menularkan kembali pada ternak yang masih sehat," ujar Rohidin.

Kemudian Gubernur juga minta jika ada tambahan vaksin kembali dari pusat agar segera disalurkan ke Kabupaten/Kota.

Baca juga: BREAKING NEWS: Ayah Cabuli Dua Anak Kandung di Bengkulu Tengah Setiap Hari Selama 2 Tahun

Pemerintah Provinsi akan memastikan tidak ada stok vaksin yang disimpan dan tidak tersalurkan ke ternak.

"Kebutuhan vaksin cukup tersedia tapi dibutuhkan tenaga dan operasionalnya. Tapi kalau Satgas Kabupaten/Kita sudah dibentuk, maka tenaga kita akan cukup dan itu bisa diantisipasi," kata Rohidin.

Sementara itu Deputi IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Pusat, Jarwansyah dalam sambutannya mengatakan kasus PMK di Provinsi Bengkulu masih berada di posisi delapan nasional.

Maka dari itu diperlukan langkah konkrit dan cepat karena lambat laun akan berdampak pada sektor ekonomi.

"Salah satu langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan segera membentuk satgas penanganan PMK di Kabupaten/Kota, krena pemerintah pusat sudah menetapkan status keadaan darurat PMK. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 47 Tahun 2022," ungkap Jarwansyah.