Update Kasus Dugaan Korupsi Replanting Sawit: Uang Sitaan Rp 13 Miliar, Segera Disidangkan

Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani mengatakan perkara dugaan korupsi replanting sawit di Bengkulu Utara masih terus berproses.

Penulis: Romi Juniandra | Editor: Yunike Karolina
Romi/TribunBengkulu.com
Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani mengatakan perkara dugaan korupsi replanting sawit di Bengkulu Utara masih terus berproses di Kejati Bengkulu. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra


TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani mengatakan perkara dugaan korupsi replanting sawit di Bengkulu Utara masih terus berproses di Kejati Bengkulu.

Penyidik Kejati Bengkulu hingga saat ini masih terus melengkapi berkas-berkas perkara dugaan korupsi replanting sawit, untuk kemudian bisa dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Dalam waktu dekat, akan diserahkan ke penuntutan atau JPU," kata Ristianti saat ditanya perkembangan perkara dugaan korupsi replanting sawit kepada TribunBengkulu.com, Jumat (26/8/2022).

Pelengkapan berkas ini termasuk penghitungan jumlah kerugian negara, yang kini masih terus dirincikan penyidik Kejati Bengkulu.

Proses kasus ini sendiri, menurut Ristianti, dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik di Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bengkulu.

Jika semua berkas dinyatakan lengkap, maka akan diserahkan ke seksi penuntutan di Kejati Bengkulu, untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan.

Untuk tersangka masih berjumlah 4 orang, yakni Arlan Sidi yang merupakan Ketua Kelompok Tani Ridang Jaya, Eli Darwanto selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya.

Lalu Suhastono yang merupakan Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, dan Priyanto, anggota kelompok tani yang merupakan kepala desa (kades) Tanjung Muara nonaktif yang baru dilantik pada Rabu (3/8/2022) lalu.

"Kita fokuskan dulu 4 tersangka untuk dilimpahkan ke pengadilan," kata Ristianti.

Kasus ini sendiri bermula pada tahun 2019, saat Dinas Perkebunan Bengkulu Utara mendapatkan dana replanting sawit, dengan sumber dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

BPDPKS sendiri menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau dikenal dengan CPO Supporting Fund (CSF), salah satunya dari pungutan ekspor CPO sawit.

Tahun 2019, ada 18 kelompok tani yang mendapatkan bantuan replanting sawit ini, dengan anggaran dana Rp 61,9 miliar.

Tahun 2020, kembali ada 10 kelompok tani yang mendapatkan bantuan replanting sawit, dengan anggaran dana Rp 78,5 miliar, sehingga secara total ada Rp 139,5 miliar.

Tahun 2020, Kejati menemukan adanya perbuatan melawan hukum, dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penerima bantuan.

Modusnya adalah memanipulasi identitas, dengan menggunakan KTP milik orang lain.

Untuk diketahui, penerima bantuan replanting sawit ini merupakan per Kartu Keluarga (KK) dan per hektar, yakni Rp 30 juta. Penerima dibatasi mendapatkan bantuan maksimal 4 hektar.

Para tersangka ini kemudian memalsukan data, dengan menggunakan data KTP orang lain.

Untuk kerugian negara sendiri, disebutkan sekitar Rp 13 miliar, dan akan disampaikan secara resmi dalam persidangan.

Baca juga: Resmi Dipecat dari Polri, Ferdy Sambo Melawan Ajukan Banding Hingga Bacakan Surat Maaf

Baca juga: Sudah Beroperasi 2 Bulan, Tambang Batubara PT RSM di Bengkulu Tengah Ternyata Belum Memenuhi Syarat

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved