Pemancing di Bengkulu Selatan Tolak Wacana Larangan Tangkap Pelus atau Sidat di 6 Titik Sungai

Pemancing Protes Wacana Larangan Penangkapan Ikan Sidat di 6 Titik Aliran Sungai Bengkulu Selatan

Ho/TribunBengkulu.com
Tim KKP RI didampingi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bengkulu Selatan saat meninjau aliran sungai di Bengkulu Selatan yang dijadikan tempat pelarangan penangkapan ikan sidat atau pelus. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Ahmad Sendy Kurniawan Putra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU SELATAN - Para pemancing atau 'Mancing Mania' di Bengkulu Selatan menolak wacana Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang melarang penangpakan ikan pelus atau sidat di 6 titik lokasi di Bengkulu Selatan.

Pasalnya, dalam beberapa waktu lalu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bengkulu Selatan mewacanakan akan ada pelarangan penangkapan ikan sidat di 6 titik lokasi aliran sungai dalam waktu dekat.

Menyikapi hal itu, salah seorang pemancing Sopian menolak keras akan wacana itu.

Baca juga: Warga Dilarang Tangkap Ikan Pelus atau Sidat di 6 Lokasi Aliran Sungai Bengkulu Selatan Ini

Menurut Sopian, jika hanya ditangkap menggunakan kail atau dipancing, ikan pelus atau sidat tidak bakal merusak habitatnya.

Namun, jika menggunakan alat sentrum atau diracun itu memang harus dilarang, karena sangat merusak lingkungan.

"Terkhusus kami pemancing, sangat tidak setuju jika adanya larangan yang akan dikeluarkan pemerintah. Jika menangkap ikan sah-sah saja menggunakan kail, merusak juga tidak. Namun, tolong digaris bawahi jika menangkap menggunakan alat yang memang dilarang oleh aturan dan uud itu sah-sah saja karena jelas hal tersebut pasti merusak habitat atau ekosistem dari ikan tersebut," ungkap Sopian kepada TribunBengkulu.com, Senin (5/9/2022).

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan, Holman mengatakan jika pihaknya belum mengetahui upaya akan adanya larangan tersebut.

Baca juga: Budidaya Ikan Sidat di Bengkulu Selatan, Dinas Perikanan Bakal Gandeng Unib

Pastinya pihaknya akan memanggil Dinas terkait terlebih dahulu.

"Belum tau kita, yang pasti upaya tersebut sebelum diterapkan, harus dilakukan secara matang disosialisasikan ditengah-tengah masyarakat," kata Holman kepada tribunbengkulu.com, Senin (5/9/2022).

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved