Ini Alasan Pemerintah Naikan Harga BBM, Kanwil DJPb Bengkulu: Subsidi Disalurkan Lebih Tepat Sasaran

Kepala DJPb Provinsi Bengkulu, Syarwan mengatakan keputusan pemerintah pusat menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bukan tanpa alasan.

Penulis: Jiafni Rismawarni | Editor: Yunike Karolina
Jiafni Rismawarni/TribunBengkulu.com
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Syarwan usai pers rilis media komunikasi "Subsidi dan Kompensasi Tepat Sasaran dan Berkeadilan menjelaskan alasan pemerintah menaikan harga BBM, Rabu (7/9/2022). 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Syarwan mengatakan keputusan pemerintah pusat menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bukan tanpa alasan.

Alasan pemerintah menaikan harga BBM agar penerima subsidi bisa lebih tepat sasaran.

Dengan kebijakan penyesuaian harga BBM dipastikan subsidi tersebut akan disalurkan tepat sasaran.

"Ternyata subsidi selama ini banyak dinikmati oleh rumah tangga yang mampu, dengan kebijakan baru ini di switch. Kita berikan kepada yang betul-betul membutuhkan subsidi ini," kata Syarwan, usai pers rilis media komunikasi "Subsidi dan Kompensasi Tepat Sasaran dan Berkeadilan," Rabu (7/9/2022).

Menurutnya, hampir 60 persen BBM subsidi dikonsumsi oleh rumah tangga menengah ke atas.

Sementara untuk masyarakat rumah tangga kalangan bawah, dari total rumah tangga yang menerima, hanya mengkonsumsi sebesar 40 persen.

"Kebijakan ini mengalihkan, kan sebelum kebijakan ini yang menikmati rakyat yang mampu. Jadi sekarang dibalik, jadi petani dan nelayan ini bisa dirasakan mereka," jelas Syarwan.

Ia menjelaskan hal tersebut dapat diumpamakan,jika dari jumlah penggunaan subsidi masyarakat rumah tangga mampu mengkonsumsi 84 persen.

Sedangkan masyarakat rumah tangga tidak mampu hanya mengkonsumsi 16 persen dari total subsidi yang diberikan pemerintah.

"Ini kan bergerak terus mengikuti ICP, harga pasar minyak. Polanya naik turun naik turun," ucapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, asumsi dasar untuk postur APBN subsidi energi dan kompensasi tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp152 Triliun, akan tetapi membengkak hingga Rp 502 Triliun.

Pembengkakan tersebut akibat dari perkiraan asumsi harga minyak dunia (ICP) untuk tahun 2022 sebesar 63 US Dollar perbarelnya, dengan asumsi normal harga minyak mentah dunia.

Namun dampak dari situasi krisis global yang secara tiba - tiba membuat melambungnya harga minyak mentah dunia mencapai asumsi 100 US dollar perbarelnya.

Syarwan menekankan pemerintah menempuh kebijakan pengalihan subsidi dan kompensasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan dengan tetap melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan.

Di mana upaya tersebut lanjutnya, dilakukan dengan penyesuaian harga BBM, disertai
pemberian bantuan sosial tambahan sebesar Rp 24,17 triliun.

"Berupa BLT, BSU dan dukungan Pemda 2 persen Dana Transfer Umum (DTU,red)," ungkapnya.

Baca juga: Demo Tolak Harga BBM Naik Ricuh, HMI Tuntut Kapolres Dicopot, Ini Respon Kapolres Bengkulu

Baca juga: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Surati Presiden Jokowi Minta Kaji Ulang Kenaikan Harga BBM

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved