Soroti Dampak Kenaikan Harga BBM, SPSI Bengkulu: BLT Hanya Pelipur Lara Sementara

Kenaikan harga BBM subsidi sejak 3 September lalu sangat disesalkan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Bengkulu.

Penulis: Jiafni Rismawarni | Editor: Yunike Karolina
Jiafni Rismawarni/TribunBengkulu.com
Dampak kenaikan harga BBM sejak 3 September 2022 lalu, membuat sejumlah komoditi sembako seperti cabai ikut-ikutan naik. BLT sebagai kompensasi dinilai SPSI hanya pelipur lara sementara. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Kenaikan harga BBM subsidi sejak 3 September lalu sangat disesalkan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Bengkulu.

Ketua SPSI Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan SH meminta agar pemerintah dapat membatalkan kenaikan harga BBM ini. Alih-alih memberikan kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dinilai kurang tepat.

"BLT ini bukan solusi, karena sementara, pelipur lara sesaat. Tidak seimbang dengan gejolak dari kenaikan harga BBM, " ungkap Aizan, Jumat (9/9/2022)

Hal ini, kata Aizan, harus jadi pertimbangan kepala daerah. Baik bagi Gubernur,Walikota,maupun Bupati dalam mengambil keputusan, untuk mendengar aspirasi masyarakat yang sesak akibat kenaikan harga BBM ini.

"BLT itukan cuma Rp 150 ribu per bulan yang kabarnya diberikan selama 4 bulan. Nilai ini tidak seimbang dengan lonjakan harga sekarang. Apalagi, pembagiannya tidak merata," kata Aizan.

Dengan kenaikan harga BBM subsidi ini, lanjut Aizan, berimbas dengan kenaikan harga harga sembako. Mulai dari cabai, daging ayam, telur, hingga barang produk pabrikan.

"Karena kan ongkos pasti naik, maka harga sembako naik. Gejolak nya bisa terjadi inflasi, apa upaya kita untuk menekan hal ini. Paling tidak sebagai penyeimbang sebagai inflasi," jelas Aizan.

Selain itu, besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu masih dinilai kecil, yakni Rp2.238.094. Awal penetapan UMP ini juga menjadi kontra. Pasalnya hanya mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik.

Termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, Mengatur Penetapan UMP, dirasa kurang sesuai dengan kondisi real pekerja di tiap daerah.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved