Tiga Desa Terancam Tak Dapat Dana Desa Tahun 2023, DJPb Bengkulu: Wajib Selesaikan Laporan Realisasi

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Syarwan mengatakan laporan realisasi dana desa di 3 desa yang masih bermasalah wajib diselesaikan.

Penulis: Jiafni Rismawarni | Editor: Yunike Karolina
Jiafni Rismawarni/TribunBengkulu.com
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Syarwan saat menegaskan 3 desa yang dana desanya bermasalah dan terancam tidak mendapatkan kucuran dana desa di 2023. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Syarwan mengatakan laporan realisasi dana desa di 3 desa yang masih bermasalah wajib diselesaikan.

Lantaran hal itu menjadi syarat untuk pengucuran dana desa (DD) tahun mendatang.

"Syaratnya untuk mendapatkan pengucuran kembali itu adalah realisasi (dana desa, red). Ini tinggal bagaimana prosesnya yang di sana," kata Syarwan.

Ia menjelaskan ke tiga desa ini di antaranya Desa Lubuk Tunjung, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong.

Lalu Desa Perbo, Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong serta Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara.

"Tinggal kami tunggu tanggal 27 September. Kalau dia mentagging untuk realisasi, maka dia bisa. Kalau itu tidak selesai sampai tanggal 27,ya mohon maaf saja kita akan mendisiplinkan," papar Syarwan.

Artinya, lanjut Syarwan yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak akan pernah mendapat dana desa lagi.

Apabila, tahun depan ketiga desa ini tidak selesai laporan realisasinya, maka tidak akan dikucurkan dana desa lagi.

"Karena syarat penyaluran tahun depan itu adalah laporan realisasi, karena kan kita sudah normal. Kita siap menyalurkan, asal dia pertanggungjawabannya jelas," ucapnya.

Syarwan menegaskan bahwa hal ini dapat dijadikan sebagai pelajaran, agar dana desa ini dipergunakan betul-betul dengan baik. Apalagi, pihaknya telah mencanangkan ada program Zi desa.

"Saya jelaskan ke kades dan masyarakat, ini loh kalian lakukan integritas dan komitmen ke masyarakat agar tidak pernah bohong dan korupsi, sudah ada 12 desa," pesan Syarwan.

Dengan tidak dikucurkan dana desa ini, kata Syarwan, untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga tidak bisa dianggarkan. Mengingat untuk dana desa dan BLT desa merupakan satu kesatuan.

"Ini sebagai catatan ke yang lain, tolong masyarakat aktif supaya tidak ada korupsi, karena ini berakibat ke masyarakat iri sendiri. Karena dana desa tidak akan pernah dicairkan. Syarat cair itu adanya pertanggungjawaban penyerapan tadi," beber Syarwan.

Penyebab dana desa bermasalah di tiga desa tersebut meliputi, untuk Desa Lubuk Tanjung dikarenakan kadesnya ditangkap anggota kepolisian atas kasus korupsi penyalahgunaan dana desa pada 2021.

Untuk penyaluran dana desa tahap pertama disalurkan berdasarkan rekomendasi dari Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dilakukan pemblokiran akun Rekening Kas Desa.

Sementara di Desa Perbo, kadesnya belum membuat laporan penggunaan dana desa. Namun dana desanya sudah dipergunakan. Hingga 2 Agustus, tidak dapat memenuhi persyaratan pengajuan tahap kedua.

Sedangkan untuk Desa Muara Santan, Kadesnya menjadi tersangka atas kasus penggelapan dana desa dan  BLT desa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

"Ini kan sistem, jadi kalau tidak ngapa-ngapain ya sistem nya bengong. Kecuali, kalau nanti bupatinya turun tangan diselesaikan, maka itu bisa," ujar Syarwan.

Baca juga: Harga TBS Sawit di Bengkulu Selatan dan Kaur Kembali Stagnan, Tertinggi Rp 1.680 tiap Kilogram

Baca juga: Serapan Dana Desa Tahap II di Provinsi Bengkulu Masih Rendah, Kepala Kanwil DJPb: Kasihan Masyarakat

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved