Kerugian Negara di Kasus Korupsi Replanting Sawit Bengkulu Utara, Jaksa Tunggu Hasil Audit BPKP

Kejati Bengkulu hingga saat ini masih menunggu hasil audit dari BPKP Bengkulu untuk perhitungan kerugian negara di kasus korupsi replanting sawit.

Penulis: Romi Juniandra | Editor: Yunike Karolina
Romi/TribunBengkulu.com
Uang Rp 13 miliar yang disita Kejati Bengkulu dalam kasus korupsi replanting sawit di Bengkulu Utara. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra


TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Kejati Bengkulu hingga saat ini masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk perhitungan kerugian negara di kasus korupsi replanting sawit di Bengkulu Utara.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bengkulu, Pandoe Pramoe Kartika mengatakan, perhitungan kerugian negara kasus dugaan korupsi replanting sawit di Bengkulu Utara sudah selesai dilakukan oleh BPKP. Hanya saja, surat resmi perhitungan tersebut belum sampai ke Kejati Bengkulu.

"Kita menunggu surat resminya dulu. Takutnya salah kalau kita sampaikan tanpa surat resmi BPKP itu," kata Pandoe kepada TribunBengkulu.com, Rabu (14/9/2022) saat ditanya kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi replanting sawit di Bengkulu Utara.

Kasus ini sendiri masih terus dikembangkan oleh Pidsus Kejati Bengkulu. Pemeriksaan juga masih terus dilakukan ke kelompok tani yang lain.

"Pemeriksaan ini masih terus kita lakukan, untuk penyempurnaan kasus ini," ujar Pandoe.

Untuk tersangka masih berjumlah 4 orang, yakni Arlan Sidi yang merupakan Ketua Kelompok Tani Ridang Jaya, Eli Darwanto selaku Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, Suhastono yang merupakan Bendahara Kelompok Tani Rindang Jaya, dan Priyanto, anggota kelompok tani yang merupakan kepala desa (kades) Tanjung Muara nonaktif yang baru dilantik pada Rabu (3/8/2022) lalu.

Kasus ini sendiri bermula pada tahun 2019, saat Dinas Perkebunan Bengkulu Utara mendapatkan dana replanting sawit, dengan sumber dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

BPDPKS sendiri menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau dikenal dengan CPO Supporting Fund (CSF), salah satunya dari pungutan ekspor CPO sawit.

Tahun 2019, ada 18 kelompok tani yang mendapatkan bantuan replanting sawit ini, dengan anggaran dana Rp 61,9 miliar.

Tahun 2020, kembali ada 10 kelompok tani yang mendapatkan bantuan replanting sawit, dengan anggaran dana Rp 78,5 miliar, sehingga secara total ada Rp 139,5 miliar.

Tahun 2020, Kejati menemukan adanya perbuatan melawan hukum, dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penerima bantuan.

Modusnya adalah memanipulasi identitas, dengan menggunakan KTP milik orang lain.

Untuk diketahui, penerima bantuan replanting sawit ini merupakan per Kartu Keluarga (KK) dan per hektar, yakni Rp 30 juta. Penerima dibatasi mendapatkan bantuan maksimal 4 hektar.

Para tersangka ini kemudian memalsukan data, dengan menggunakan data KTP orang lain.

Baca juga: Harga Emas Hari Ini 14 September 2022 Naik, Cek Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Bengkulu

Baca juga: Setelah Ditunda 2 Kali, Sidang Putusan Suami Bunuh Istri di Kepahiang Kembali Digelar Hari Ini

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved