Kumpulan Judul Skripsi Jurusan Hukum S1 Cocok Untuk Inspirasi Dalam Menemukan Judul Skripsi

TRIBUNBENGKULU.COM- Judul Skripsi Jurusan Hukum S1 akan kami berikan melalui artikel ini, berikut ini ulasan lengkapnya bisa anda simak di artikel ini.

Untuk anda yang saat ini sedang mencari Judul skripsi Jurusan Hukum S1, silahkan anda simak informasinya di bawah ini, dengan begitu anda bisa menemukan inspirasi dalam menentukan Judul skripsi yang tepat.

Selain memberikan anda Judul Skripsi Jurusan Hukum S1, di website kami juga menyediakan Judul Skripsi lainnya, namun khusus di artikel kali ini kami akan memberikan anda Judul skripsi menegnai Jurusan Hukum.

• PEMBINAAN NARAPIDANA MELALUI SISTEM PEMASYARAKATAN KAITANNYA DENGAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA SEMARANG 
• PENANGANAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (STUDI KASUS LC FIKTIF BNI 46) 
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN OLEH POLISI HUTAN DI KPH PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN 
• PENENTUAN PENCIPTA ATAS LAGU “23 JULI” DAN PENYELESAIAN SENGKETANYA (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PIHAK THOMAS “GIGI” DAN DJ. RIRI MELAWAN PT. RAPI FILMS) 
• PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG-UNDANG RI N0. 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN  (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN) 
• PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT (STUDI KASUS NO.1636Pid.B2006PN-MDN DAN NO.354/PID/2006/PT-MDN) 
• PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN TEKNOLOGI KOMPUTER 
• PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI DESA JATIMULYA KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL 
• PERADILAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG
• PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 
• PERAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN KUDUS 
• PERANAN BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG 
• PERANAN DOKTER DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN) 
• PERANAN DOKTER DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM KESEHATAN ( Study Kasus Di Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang ) 
• PERANAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BANJARNEGARA (HKM64)
• PERANAN PAJAK DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN DEMAK 
• PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA (Studi di Polres D.I Yogyakarta) 
• PERANAN RUMAH DAMAI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Rumah Damai Cepoko Gunungpati-Semarang) 
• PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN ( Studi di Kepolisian Resort Kotamadya Malang 
• PERATURAN HUKUM INTERNASIONALATAS PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DAN DAMPAK LINGKUNGAN YANG MUNGKIN DITIMBULKANNYA 
• PERBANDINGAN ANTARA STANDAR PENYELESAIAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG SUDAH TERDAFTAR DENGAN RIIL WAKTU
• PENYELESAIANNYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG 
• PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN PEKERJAAN SITE AKUISISI (SITAC) PT EXCELCOMINDO PRATAMA TBK ANTARA PT BOER PROPERTI INDONESIA DENGAN PT LARAS SURYA MANDIRI 
• PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PADA KUHAP DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS DI INDONESIA
• PERKEMBANGAN PIDANA PENJARA DARI KUHP KE KONSEP KUHP BARU 
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN INTERNET BANKING (Studi Normatif Layanan Bagi Konsumen) 
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DI UD BERKAH SEDULUR DESA TANJUNGSARI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG 
• PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 
• PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARTAWAN ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (HKM77)
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA API TANPA PROSEDUR (STUDI TERHADAP PUTUSAN PN BINJAI NO 239PID.B2007PN-BINJAI 
• PERTANGGUNGJAWABAN POS EXPRESS CABANG SEMARANG TERHADAP GUGATAN KONSUMEN PENGGUNA JASA POS EXPRESS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (HKM79)
• PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU SETELAH KENAIKAN UPAH (STUDI KASUS PT.KARYA BINA BERSAMA) 
• PRAKTEK PENDAFTARAN DAN PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA
• PROSES PENYIDIKAN OLEH POLRI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI POLWILTABES SEMARANG 
• PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLWILTABES SEMARANG 
• STUDI ANALISA TERHADAP PROSES PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN DI KEJAKSAAN NEGERI REMBANG 
• STUDI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP BEBERAPA ORANG 
• STUDI TENTANG PROVISIONAL AGREEMENT ON THE LAND BOUNDARY BETWEEN THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1969 TENTANG HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL 
• TANGGUNG JAWAB PENGURUS TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT LUNAK JIKA TERJADI WANPRESTASI PADA KOPERASI FUNGSIONAL (Studi Di Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI AL Surabaya)
• TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (STUDI PUTUSAN NO.1902/PID B/2004/PN MEDAN)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Kajian Perkembangan Bentuk dan Jenis Pemidanaan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang)
• TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PENGADILAN HAM AD HOC TERHADAP PRINSIP ASAS LEGALITAS 
• TINJAUAN KONSEP BISNIS WARALABA (FRANCHISE) BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ISLAM 
• TINJAUAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta) 
• TINJAUAN UMUM TERHADAP OBLIGASI RITEL INDONESIA SERI 001 DI PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK 
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PROSEDUR KEPABEANAN DALAM KEGIATAN EKSPORT IMPORT BARANG DIPELABUHAN BERDASARKAN UU NO 17 TAHUN 2006 TENTANG KE PABEANAN 
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PEMILU DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARANYA DALAM PERSFEKTIF UU NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD 
• TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006 – 2008 
• TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Pada Guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Rembang) 
• TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN 
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INFORMED CONSENT SEBAGAI DASAR DOKTER DALAM MELAKUKAN PENANGANAN MEDIS YANG BERAKIBAT MALPRAKTEK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KLIRING SEBAGAI PENGATUR ARUS PEMBAYARAN UANG GIRAL PADA PT. BRI (PERSERO) CABANG KISARAN 
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UU NO. 22 TAHUN 2004 
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PHEDOFILIA 
• TUGAS POKOK BAPPEDA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH ( STUDI PEMKAB DELI SERDANG) 
• UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK 
• USAHA PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C (STUDI KASUS DI KABUPATEN TEGAL) 
• ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG 
• ANALISA HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP PUTUSAN HAKIM SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 
• ANALISA KASUS TINDAK PIDANA PEMBERIAN IJAZAH TANPA HAK (STUDI PUTUSAN PN MEDAN REG. NO. 1932/PID,B/2005/PN-MDN) 
• ANALISIS ASPEK LEGALITAS TRANSAKSI EFEK SHORT-SELLING PADA MASA KRISIS KEUANGAN (STUDI KASUS  PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 8-10 OKTOBER 2008 DISEBABKAN PENURUNAN HARGA SECARA Tajam Terkait Indikasi Short-Selling) 
• ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PT, BANK MANDIRI (STUDI KASUS NO.2120/PID,B/2006/PN.MDN) 
• ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN DALAM MENGGANDAKAN REKENING BANK (STUDI KASUS NO.1945/PID.B/2005/PN-MDN) 
• ANALISIS PEMERIKSAAN ALAT BUKTI MELALUI METODE SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERANTAI DI KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI (TELAAH TERHADAP KASUS PRAKHAS AGUNG NUGRAHA NO.POL:BP/35/VI/2009/RESKRIM) 
• ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK DIGUNAKANNYA ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENGAKSESAN TANPA IJIN DATA ELEKTRONIK DI PUSAT TABULASI NASIONAL KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) ( STUDI PUTUSAN NOMOR : 1322/PID.B/2004/PN JAKARTA PUSAT KASUS PEMBOBOLAN SISTEM KEAMANAN SERVER TNP.KPU.GO.ID OLEH DANI FIRMANSYAH) 
• ASPEK HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UU NO.40 TAHUN 2007 
• ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBATASAN HAK ATAS INFORMASI DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN NEGARA DALAM YURISDIKSI CYBERSPACE (HKM10)
  DAMPAK PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SECARA MASSAL SWADAYA TERHADAP PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI DESA MADURETNO KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO 
• DASAR PERTIMBANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG) 
• EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas 1 Semarang) (HKM13)
  EFEKTIVITAS PERANAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Pada Kantor Ketenagakerjaan Kota Kediri) 
• EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 
• FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM LEGISLASI PERATURAN DESA (Studi kasus di Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati) 
• HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (KAUSALITAS) DALAM HUKUM PIDANA DAN PENERAPANNYA DALAM PRAKTEK (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI KABANJAHE) 
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GELANDANGAN DI KOTA SEMARANG 
• IMPLEMENTASI PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NO.514/PID.B/1997/PN-LP) 
• IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG KEBEBASAN PERS TERHADAP KEBEBASAN PERS DI KANTOR BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKYAT SEMARANG 
• INTEGRASI NARAPIDANA DALAM MASYARAKAT SETELAH BEBAS DARI RUMAH TAHANAN DI DESA KARANGLO KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN 
• JARINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA) DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN KUDUS 
• KAJIAN EMPIRIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG (Studi Kasus di Desa Banjardawa dan Desa Cibelok Kecamatan Tama Kabupaten Pemalang) 
• KEANGGOTAAN INDONESIA PADA BANK DUNIA SUATU TINJAUAN DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL
• KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA TINDAKAN PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT) (STUDI KASUS REG 1444 /PID.B /2001 PN-MEDAN) 
• KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MELINDUNGI ANAK JALANAN DARI TINDAK KEKERASAN DAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAANNYA 
• KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DI KOTA SEMARANG 
• KEGIATAN BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) DALAM PEMBERIAN KREDIT MUDHARABAH, TINJAUAN ASPEK YURIDIS 
• KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI KASUS WEBSITE ANSHAR.NET) 
• LATAR BELAKANG DAN DAMPAK PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO) 
• LATAR BELAKANG KEJAHATAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN WANITA SERTA CARA PEMBINAANNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS I A SEMARANG (Studi Kasus di Kota Semarang) 
• MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIN SENGKETA ANTARA BANK DAN NASABAH 
• NON-COMPETITION CLAUSE DALAM PERJANJIAN KERJA 
• OPTIMALISASI ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEGIATAN INDUSTRI
• PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG OLEH PT. DHARMA LAUTAN NUSANTARA DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG TINJAUAN ASPEK YURIDIS 
• PELAKSANAAN DISKRESI OLEH POLISI DALAM PENYIDIKAN DI POLWILTABES SEMARANG 
• PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT  DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN  PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG 
• PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT  DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN  PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG 
• PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT OLEH PT. PELNI CABANG SEMARANG 
• PELAKSANAAN PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG.
• PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 1999  DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG 
• PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PERIODE 2004-2005 ANTARA DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX DENGAN FEDERASI SERIKAT PEKERJA KEBUN IX DIVISI TANAMAN TAHUNAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX di PABRIK KEBUN GETAS KAB. SEMARANG 
• PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA DENGAN USER DI INDONESIA 
• PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) KOTA TEGAL 
• PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI SEPEDA MOTOR DI DEALER PANORAMA MOTOR KABUPATEN SRAGEN 
• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DIKAPAL TERHADAP RESIKO BAHAYA DI LAUT PADA PT. PELAYARAN INDONESIA ( PELNI ) SEMARANG 
• PELAKSANAAN RAPAT PERMUSYAWARATAN DAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN SERTA PENGARUHNY TERHADAP OBJEKTIVITAS HAKIM TATA USAHANEGARA DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN PUTUSAN (STUDI KASUS DI PTUN SEMARANG) 
• PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (UPPT) DALAM UPAYA MENINGKATKAN IKLIM USAHA DAN INVESTASI DI KABUPATEN PEMALANG 
• PELAKSANAAN VERZET TERHADAP EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG, DALAM KASUS HUTANG PIUTANG ATAS HAK TANGGUNGAN) 

Jurusan Skripsi Jurusan Hukum Universitas Brawijaya

• REFORMULASI SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI MEDIA ELEKTRONIK
• Rekonstruksi Pengaturan Penggolongan Tanaman Ganja Dalam Undang-Undang Narkotika Dari Narkotika Golongan I Menjadi Narkotika Golongan Ii Berdasarkan Hak Atas Kesehatan
• Status Bank Digital Di Indonesia
• Status Hukum Negara Abkhazia dan Ossetia Selatan Pasca Suksesi Negara Ditinjau dari Hukum Internasional
• Status Hukum Penggunaan Kode Unik Dalam Sistem Pembayaran Oleh Marketplace Pada Transaksi Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce
• Status Hukum Perjanjian Artemis Accords Yang Dibentuk Oleh Nasa Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional
• Tanggung Jawab Influencer Dalam Pelaksanaan Kegiatan Endorsement Terkait Iklan Produk Yang Merugikan Konsumen (Studi Perbandingan Hukum
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Regulasi Di Negara India Dan Amerika)
• Tindakan Sepihak Amerika Serikat Terkait Pengajuan Pemberlakuan Kembali Sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Iran Berdasarkan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
• Tinjauan Yuridis Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Penerima Beasiswa Dalam Penggunaan Logo Merek Perusahaan
• Tinjauan Yuridis Penerapan Effects Doctrine Terhadap Tindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Effects Doctrine Di Amerika Serikat Dan Di Indonesia)
• Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana BUMN Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat BUMN
• Tinjauan Yuridis Pewarisan Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri Kepada Ahli Waris Warga Negara Asing
• Uji Aktivitas Antioksidan Dan Sitotoksik Ekstrak Etanol Sarang Semut (Myrmecodia Pendans) Terhadap Sel Kanker Payudara T-47d Secara In Vitro
• UPAYA PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM MELESTARIKAN BUDAYA BETAWI MENURUT PASAL 2 PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI
• Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (Studi Di Polres Kota Blitar)
• Upaya Penindakan Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan (Studi Di Kepolisian Resor Kabupaten Kapuas)
• Urgensi Digital Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)
• Urgensi Hukum Pengaturan Izin Perkawinan Bagi Pasangan Belum Berusia 21 Tahun
• URGENSI KRIMINALISASI PERBUDAKAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
• Urgensi Pelaporan Imei Telepon Seluler Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara (Studi Di Bagian Subdirektorat Impor Direktorat Teknis Kepabeanan)
• Urgensi Pengaturan Batasan Tarif Tertinggi Skrining COVID-19 di Indonesia (Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan tentang Batasan Tarif Tertinggi Skrining COVID-19)
• Urgensi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Penjaminan Terpenuhinya Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana
• Urgensi Pengaturan Mengenai Perdagangan Opsi Biner Dalam Peraturan Bappebti
• Urgensi Pengaturan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Dki Jakarta Di Masa Resesi Ekonomi Indonesia Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan
• Urgensi Pengaturan Pengawasan Financial Planner Dalam Sektor Investasi Pasar Modal Di Indonesia
• Urgensi Pengaturan Pengelolaan Limbah Masker Bekas Pakai Dalam Mencegah Penularan Covid-19
• Urgensi Pengaturan Terhadap Pengawasan Shadow Banking Dalam Ruang Lingkup Peer-To-Peer Lending
• Urgensi Prinsip Ekstrateritorial Secara Eksplisit Dalam Hukum Persaingan Usaha Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Studi Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015)
• Wewenang Dan Tugas Oditurat Militer Melaksanakan Putusan Tindak Pidana Desersi Yang Diperiksa Dan Diputus Secara In Absentia (Studi Di Oditurat Militer Iii-11 Surabaya Dan Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya)
• Akibat Hukum Atas Perjanjian Jual Beli Rumah Di Atas Tanah Bukan Miliknya Bagi Pengembang (Developer) Dan Konsumen Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2682/K/Pdt/2019
• Akibat Hukum Kepemilikan Saham Oleh Perorangan Dalam Bank Perkreditan Rakyat Berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Studi Kasus Perumda BPR X)
• Akibat Hukum Penguasaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat Terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
• Akibat Hukum Penyalahgunaan Pembiayaan Pada Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah
• Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan Penggugat Terhadap Sahnya Sebagai Pemilik Hak Sewa Atas Objek Sewa sebagai Jaminan Hutang (Studi Putusan No : 1123/Pdt.G/2019/PN.Sby.)
• Analisa Yuridis Penghitungan Ganti Kerugian Pada Gugatan Pelanggaran Merek
• Analisis Doktrin Fair Use Atas Penggunaan Klip Audiovisual Dalam Video Review Dan Video Reaction Berdasarkan Ketentuan Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia Dan Amerika (Studi Terhadap Undang-Undang Tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan United States Copyright Act 1976
• Analisis Hukum Tentang Lelang Yang Dilaksanakan Terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan Sebelum Perjanjian Pokok Berakhir (Studi Putusan Nomor 210/Pdt/2018/Pt.Bdg)
• Analisis Kebijakan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Merchant Yang Melakukan Transaksi Di Marketplace
• Analisis Ketentuan Peraturan Nomor Ii-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Terkait Praktik Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan Instrumen Derivatif Saham Berupa Waran Di Bursa Efek Indonesia
• Analisis Konsep Hak Menguasai Negara Dalam Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (Bumn)
• Analisis Pengaturan Safe Harbor Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terkait Tanggung
• Jawab Marketplace Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Atas Pelanggaran Hak Cipta
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 171/Pid.B/2017/Pn Jap Yang Mengembalikan Surat Dakwaan Penuntut Umum
• Analisis Tentang Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
• Analisis Yuridis Karakteristik Kartel Sebagai Perbuatan Anti Persaingan Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dan Sherman Antitrust Law
• Analisis Yuridis Keabsahan Penggunaan Digital Signature Terhadap Akta Notaris
• Analisis Yuridis Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Terhadap Perlindungan Saksi Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Yuridis Metode Promosi Flash Sale Ditinjau Dari Pasal 20 Undang-Undang N0. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Analisis Yuridis Pasal 107 Huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Terhadap Pencurian Ringan Hasil Perkebunan Dalam Perspektif Tujuan Hukum
• Analisis Yuridis Pasal 35 Perpres 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Terkait Kewajiban Penggunaan Merek Dagang Berbahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Analisis Yuridis Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum Berlandaskan Asas Keadilan Restoratif
• Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pihak Ketiga Diluar Transaksi Pinjam Meminjam Pada Fintech Peer To Peer Lending Menurut Asas Perlindungan Data Pribadi Yang Baik
• Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Memutus Kasus Tindak Pidana Ringan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 590/Pid.B/2019/Pn SimAsas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Teleconference
• Batasan Alasan Itikad Tidak Baik Dalam Sengketa Pembatalan Merek Sebagai Wujud Pelindungan Hak Atas Merek (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst)
• Batasan Tanggung Jawab Direksi PT. Mandiri Agung Jaya Utama Menurut Doktrin Business Judgement Rule (Studi Putusan Nomor: 514 K/PDT.SUS-PAILIT/2013)
• Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Yang Menderita Penyakit Menular (Studi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lubuk Pakam)
• Dasar Dan Pertimbangan Penetapan Usia Dewasa Menurut Kompilasi Hukum Islam
• Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Menghentikan Proses Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)
• Disharmoni Ketentuan Peraturan Walikota Denpasar Dengan Peraturan Gubernur Bali Terkait Larangan Plastik Sekali Pakai Ditinjau Dari Tujuan Hukum Di Kota Denpasar
• EFEKTIFITASPASAL8AYAT(1)HURUFDPERATURANBANK INDONESIANOMOR16/1/PBI/2014TENTANGPENGGUNAAN
• Efektivitas Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Larangan Bermain Layang-Layang Di Kota Pontianak (Studi Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak)
• Efektivitas Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Publik (Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang)
• Efektivitas Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 443.1/2987/Dukcapil Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Publik Selama Pandemi Covid-19 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Studi Di Kota Denpasar)
• Eksistensi Telemedicine di Indonesia dan Implikasi Hukumnya
• Executive Review Terhadap Peraturan Desa Di Kota Batu
• Extrajudicial Killing Dalam Penegakan Armed Forces Special Powers Act Negara India Ditinjau Dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
• Faktor – Faktor Penyebab Anak Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Lpka Kelas I Blitar)
• Faktor Penyebab Tidak Efektifnya Pasal 92 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang di
• Zonasi Kawasan Sungai Cisadane (Studi kasus di Kelurahan Sukasari dan Kelurahan Babakan)
• FORMULASI PENGATURAN PERENCANA KEUANGAN (FINANCIAL PLANNER) PADA SEKTOR JASA KEUANGAN DI INDONESIA
• Implementasi Mengenai Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Malang (Studi Penerapan Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten
• Malang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Malang)
• Implementasi Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
• Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Terkait Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan
• Perceraian Tanpa Memperoleh Izin Dari Pejabat (Studi Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang)
• Implementasi Pasal 22 Ayat (4) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Publik Perusahaan Daerah Air Minum
• Kabupaten Ngawi (Studi Di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Ngawi)
• Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan
• Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi Di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)
• Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi Di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)
• Implementasi Pasal 40 ayat (1) huruf H UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Karya Arsitektur
• Implementasi Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Terkait Parkir Mobil Sembarangan Di Daerah Milik Jalan
• Implementasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dalam Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Umum di Kabupaten Tulungagung ( Studi pada tempat ibadah di kecamatan Kedungwaru )
• Implikasi Yuridis Delegasi Kewenangan Kepada Asosiasi Fintech Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengelolaan Data Pribadi Nasabah
• Implikasi Yuridis Ketentuan Pidana Minimum Khusus Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
• Implikasi Yuridis Penolakan Ibu Hamil Oleh Rumah Sakit Akibat Protokol Petunjuk Praktis Layanan Kesehatan Ibu Dan Bayi Baru Lahir Selama Pandemi Covid-19
• Implikasi Yuridis Putusan Hakim Diluar Surat Dakwaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekarasan Yang Mengakibatkan Kematian
• Keabsahan Jual Beli Followers Instagram Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perjanjian,
• Kebijakan Hukum Pidana Terkait Pembebasan Narapidana Di Masa Pandemi ( Studi Banding Dengan Amerika Serikat )
• Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Veteriner Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi
• Kewenangan Badan Intelijen Republik Rakyat Tiongkok Untuk Akses Data Pribadi Masyarakat Indonesia Ditinjau Dari Prinsip Perlindungan Data Pribadi (Studi Terhadap Syarat Dan Ketentuan Aplikasi Tiktok Dan National Intelligence Law Of The People’s Republic Of China)
• Konsep Pengaturan Pihak Ketiga Dalam Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Bentuk Pemenuhan Kewajiban Pelaku Anak Kepada Korban Tindak Pidana Kesusilaan
• Konstruksi Hukum Pemberian Kredit Bank Umum Untuk Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Perspektif Asas Kesetaraan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
• Kriteria Makna Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
• Makna Jual Beli Putus Hak Milik Atas Tanah Dan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sebagai Upaya Hukum Melindungi Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/Pn.Bjm Dan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/Pn.Bjm)
• Memaknai Nota Kesepahaman / MoU Sebagai Dasar Hapusnya Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.9/Pid.Sus- TPK/2017/PN.Mtr)
• Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Internal Oleh Inspektorat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah (Studi Di Inspektorat Kabupaten Tulungagung)
• Patroli Siber Sebagai Upaya Pencegahan Transaksi Jual- Beli Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Di Polres Malang Kota
  Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)
• Pelaksanaan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Rekomendasi Dokumen Ukl-Upl
• Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Atas Waris Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Terhadap Pengusaha Yang Melanggar Pengupahan Minium Kabupaten (Studi Efektivitas Pasal 23 Ayat (2) Huruf L Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tolitoli)
• Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bontang)
• Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Bullying Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek (Studi Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)
• Pelaksanaan Perlindungan Keamanan Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dari Ancaman Dan/Atau Gangguan Dalam Melaksanakan Upaya
• Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Komisi Pemberantasan Korupsi)
• Pelaksanaan Perlindungan Keamanan Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dari Ancaman Dan/Atau Gangguan Dalam Melaksanakan Upaya
• Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Komisi Pemberantasan Korupsi)
• Pembatasan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Penggunaan Internet (Analisis Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT)
• Penarikan Diri Amerika Serikat Sebagai Pihak Atas Intermediete-Range Nuclear Force Treaty Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Internasional
• Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Dusun Lebak Tumpang (Studi Kasus Di Kantor Satpol Pp Kota Kediri)
• Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembajakan Kapal Kargo Berbendera Singapura Di Perairan Nigeria Melalui Mahkamah Pidana Internasional
• Penegakan Sanksi Administratif Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ( Studi Di Kawasan Malioboro Yogyakarta )
• Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengendalian Risiko Persekongkolan Vertikal Pada Pengadaan Barang/ Jasa PT.PLN (Persero) (Studi di Kantor PT.PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur Bali I Surabaya)
• Penetapan Status Darurat Bencana dalam Penanggulangan Dampak Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara Darurat
• Pengaturan Bea Meterai Elektronik Dalam Dokumen Perjanjian E-commerce Berbasis Marketplace di Indonesia
• Pengaturan Izin Pemakaian Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Dalam Hukum Positif Indonesia
• Pengaturan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Rangka Pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
• Pengertian Frasa Dianggap Selalu Pada Rumusan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Kepada Pecandu, Penyalahguna, Korban Penyalahguna Narkotika Sebagai Upaya Mengurangi Overkapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan
• Penyelamatan Kredit Bermasalah Melalui Subrogasi Dengan Lembaga Penjaminan (Studi Di Pt. Bpr Sadhya Muktiparama Kabupaten Malang)
• Penyelesaian Sengketa Atas Kerugian Konsumen Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Cross Border E-Commerce
• Perbandingan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Analisis Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam)
• Perlindungan Data Nasabah Penyimpan Dalam Pemanfaatan Cloud Computing Berdasarkan Perspektif Hukum Perbankan
• Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Perbuatan Melawan Hukum Direksi Bank Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah Terhadap Realisasi Kredit (Studi Putusan No. 19/Pdt/2016/Pt. Yyk.)
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pendanaan Jual Beli Properti Dengan Sistem Urun Dana (Crowdfunding)
• Perlindungan Hukum Bagi Korban Persetubuhan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Melakukan Pengguguran Kandungan
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Jasa Penasihat Investasi Yang Mengalami Kerugian Berdasarkan Pasal 29 Pojk Nomor : 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Perlindungan Hukum Desain Industri terhadap Short Life-Cycle Products Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Perlindungan Hukum Dokter Pada Layanan Medis Berbasis Daring Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Terkait Praktik Kedokteran
• Perlindungan Hukum Kreditur Atas Sita Jaminan Harta Pailit Dari Tindak Pidana
• Perlindungan Hukum Rahasia Sulap Di Indonesia Dan Di Amerika
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi Atas Perubahan Konsep Kepailitan Pada Pojk Nomor 28 Tahun 2015
• Perlindungan.,Hukum Pihak Ketiga.,Yang Asetnya Digunakan Sebagai Objek Jaminan Utang Debitor Yang Dinyatakan Pailit (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst)
• Persepsi Hakim Terhadap Pengaturan Dispensasi Perkawinan Pasca Putusan Mk ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Madiun )
• Pertanggungjawaban Atas Terjadinya Tumpahan Minyak Oleh Kapal MV Wakashio Di Lepas Pantai Pointe D’Esny Kepulauan Mauritius Berdasarkan Hukum Internasional
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pertambangan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro)
• Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 149k/Pid.Sus/2013 Tentang Penyalah Guna Narkotika
• Ratio Legis Pengaturan Upah Pada Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja