Diminta Presiden Jokowi Gunakan Mobil Listrik, Begini Respon Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai.

Penulis: Beta Misutra | Editor: Yunike Karolina
Beta Misutra/TribunBengkulu.com
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Terkait Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai, Rohidin tetap menyambut baik. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Beta Misutra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Sebagai bentuk keseriusannya, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan kepada jajarannya untuk menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan program penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai ini.

Merespon instruksi Presiden Jokowi soal kendaraan listrik, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah tetap menyambut secara baik Inpres tersebut.

"Terkait dengan kebijakan nasional kita sambut baik namun catatannya tidak setiap tahun kepala daerah itu pengadaan mobil dinas," ungkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Menurut Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, banyak pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum menganggarkan pengadaan kendaraan dinas baru.

Bahkan Rohidin yang sudah menjabat sejak periode sebelumnya masih menggunakan kendaraan dinas di periode sebelumnya, tanpa adanya pengadaan kendaraan dinas yang baru.

Selain itu hal lain yang juga harus dipertimbangkan sebelum melakukan pengadaan mobil listrik, adalah terkait Infrastruktur pendukungnya.

Karena percuma saja menggunakan mobil berbasis listrik tersebut, akan tetapi Infrastruktur yang tersedia malah tidak memadai.

"Kita siap tidak infrastrukturnya di daerah? Untuk ngecasnya itu, kita nyebutnya saja belum begitu fasih. Jadi maksud saya prinsip kebijakan tetap kita terima, tapi itu tadi harus tetap dipertimbangkan," ujar Rohidin.

Jika memang pemerintah pusat tetap menginginkan sampai ke pemerintah daerah menggunakan kendaraan listrik, harusnya ada kebijakan yang berlaku secara nasional.

Di mana pemerintah pusat yang melakukan pengadaan mobil listrik tanpa membebani APBD di daerah.

"Kalau menurut saya itu lebih baik kalau pengadaan secara nasional, kemudian dibagikan ke daerah-daerah," kata Rohidin.

Baca juga: Harga Eceran Pertalite di Bengkulu Selatan Rp 17 Ribu per Liter, Bupati Minta SPBU Mini Diaktifkan

Baca juga: Kuota BBM Pertalite dan Solar Subsidi Bengkulu Terancam Habis Sebelum Akhir Tahun Ini

  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved