Penanggulangan Banjir di Kota Bengkulu, Wawali: Harus Diselesaikan Secara Keseluruhan

Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi mengatakan persoalan banjir di Kota Bengkulu ini harus diselesaikan secara holistik (keseluruhan).

Penulis: Jiafni Rismawarni | Editor: Hendrik Budiman
Jiafni Rismawarni/TribunBengkulu.com
Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi saat menerima catatan dari pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD perubahan 2022, pada Senin (19/9/2022). 

"Itu ranahnya nasional, APBN Rp 1 triliun dana untuk itu, kita alihkan dari Balai Kota ya tidak akan cukup. Jadi jangan salah obat, kita sakit kepala malah dikasih obat perut. Itu jangan," pesannya.

Baca juga: Lelang 5 Jabatan Eselon II, Pemkot Bengkulu Tunggu Rekomendasi KASN

Ia menjelaskan, bahwa pada prinsipnya semua fraksi menyetujui, dan nanti Pemkot Bengkulu akan menyampaikan jawaban.

Hal ini dinilai, sangat penting sebagai penyeimbang dan DPRD telah melakukan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah.

"InsyaAllah program program akan maksimal mencapai target. Dan mungkin beberapa belum mencapai targetnya kita akan mengpush para OPD agar tercapai target yang ditetapkan, " tukasnya.

Pembangunan Balaikota Diminta Dialihkan ke Penanggulangan Banjir

Dalam pembahasan anggaran pada APBD perubahan tahun 2022 ini, Fraksi Persatuan Perjuangan DRPD Kota Bengkulu, memberikan catatan dalam pandangan fraksinya.

Juru Bicara Fraksi Persatuan Perjuangan DRPD Kota Bengkulu, Ariyono Gumai meminta anggaran untuk pembangunan Balaikota agar dialihkan untuk penanggulangan Banjir di Kota Bengkulu.

Menurutnya, dengan anggaran Rp 35 miliar, dinilai sudah cukup untuk bangun Balaikota.

Sehingga anggaran saat ini lebih efektif untuk penanganan banjir atau normalisasi drainase se-Kota Bengkulu.

"Itu hanya pembangunan Balai Kota, sudah menghabiskan anggaran Rp 35 miliar dan di APBD perubahan saya melihat adanya dan penambahan, kami tidak setujui, " kata Ariyono, usai Raperda APBD-P 2022, Senin (19/9/2022).

Ia menjelaskan, dari fraksi persatuan perjuangan, tidak menyetujui berkenaan adanya penambahan bangunan Balai Kota di wilayah merah putih.

Baca juga: Nekat Salurkan Sembako Lewati Puing Jembatan Putus, Bantu Warga Terisolir di Bengkulu Utara

Pihaknya meminta agar Pemkot mempertimbangkan dan melihat, akan kondisi ekonomi dan angka kemiskinan di Kota Bengkulu semakin meningkat.

"Kedua, kami juga menolak pembangunan rumah sakit tino galo. Karena berkenaan kini kita sudah memiliki rumah sakit Kota yang lebih lengkap dan secara SDM sudsh siap," jelasnya.

Menurutnya, bangunan rumah sakit tino galo yang sudah di bangun yang berlokasi di Jl. Budi Utomo, Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu itu akan lebih bijak bila dijadikan sebagai poli ibu dan anak, yang merupakan bagian dari RSHD Kota Bengkulu.

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved