Sidang Tragedi Aborsi di kepahiang

Sidang Kasus Aborsi di Kepahiang, Akademisi: Hakim Bisa Putuskan Hukuman Lebih dari Tuntutan JPU

Ancaman pidana untuk terdakwa Annas Suwaryadi dituntut 2 tahun 6 bulan, Roy Tri Daniel dituntut 1 tahun 6 bulan dan Dewi Noviana Sari dituntut 1 tahun

Panji/TribunBengkulu.com
Sidang kasus aborsi di Kepahiang, dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa, Kuasa Hukum Menilai tuntutan jaksa terlalu Naif, pada (15/9/2022) 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, KEPAHIANG - Akademisi hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (Unib) Zico Junius menanggapi kasus Aborsi di Kepahiang, terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.

Sebelumnya, JPU menuntut ketiga orang terdakwa ini dengan tuntutan berbeda-beda, jaksa berkeyakinan bahwa terdakwa melanggar Pasal 348 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum.

Ancaman pidana untuk terdakwa Annas Suwaryadi dituntut 2 tahun 6 bulan, Roy Tri Daniel dituntut 1 tahun 6 bulan dan Dewi Noviana Sari dituntut 1 tahun 8 bulan.

Menurut Zico, jika nanti pihak korban merasa kecewa dan tidak bisa menerima atas nilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut karena sangat jauh dari ancaman dasar Pasal yang didakwakan maka bisa melapor.

"Pihak korban dapat melaporkan ke Komisi Kejaksaan dan berharap hakim dapat adil dalam mengambil keputusan. Namun jika memang sudah sesuai prosedur dan fakta di persidangan, maka wajib bagi masyarakat untuk menghormati tuntutan jaksa tersebut," kata Zico kepada Tribunbengkulu.com, Senin (19/9/2022).

Ia menjelaskan, dalam persidangan hakim juga dapat menjatuhkan putusan yang ultra petita atau melebihi apa yang ditutut oleh JPU.

Hal tersebut juga sudah di atur dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam pasal itu, lanjutnya disebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved