PKBI Bengkulu Pastikan Pemenuhan Hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

Meskipun saat ini, untuk pemenuhan hak hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sudah baik. Namun ada beberapa poin, yang perlu menjadi perhatian

Penulis: Jiafni Rismawarni | Editor: M Arif Hidayat
Jiafni Rismawarni/Tribunbengkulu.com
PKBI Bengkulu menggandeng stakeholder terkait untuk mengusahakan pemenuhan hak hak dari warga binaan perempuan, baik dari fasilitas hingga soft skill untuk bekal di masyarakat nanti 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Meskipun saat ini, untuk pemenuhan hak hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sudah baik. Namun ada beberapa poin, yang perlu menjadi perhatian, Kordinator Program Inklusi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu, Sakti Oktaviani, menjelaskan terkait dengan dukungan pemenuhan dukungan perempuan yang menjalani pidana penjara.

 

Memang harus menjadi sinergitas bersama, baik stekholder hingga pemerintah daerah. 


"Poinnya, itu bagaimana dukungan stakwholder bisa memberikan dukungan sepenuhnya. Baik itu anggaran, kebijakan pada perempuan yang berhadapan dengan hukum," kata Sakti, Selasa (20/9/2022). 


Agar warga binaan perempuan, kata Sakti, termasuk juga perempuan yang berhadapan dengan hukum bisa dirangkul. Agar mereka bisa kembali ke kehidupan bermasyarakat seperti sedia kala. 


"Agar bisa memperbaiki ekonomi, dengan busa belajar dan berdaya. Kita juga bersinergi dengan disnaker dan BLK, yang tujuan menjadi mereka perempuan berdaya. Dan memiliki skill, saat keluar lapas nanti, bisa menjalani kehidupan yang lebih baik," jelasnya. 


Kemudian, untuk pemenuhan hak hak warga binaan perempuan yang ada di dalam lapas. Juga perlu sinergitas bersama. Terutama bagi napi perempuan, yang sedang hamil. Mengingat, keperluan yang dibutuhkan lebih spesial dibandingkan warga binaan perempuan yang tidak hamil. Mulai dari nutrisi hingga ke perawatan kesehatan kehamilan. 


"Selain itu, juga untuk pemenuhan hak hak mereka di dalam. Kan disana juga ada yang hamil, jadi bagaimana dukungan stakeholder terkait untuk perempuan dan calon anak yang akan lahir nanti," tukasnya. 


Untuk itu, setiap bulannya PKBI Bengkulu, dalam program inklusinya rutin mengadakan diskusi dengan semua stakeholder, guna memenuhi hak hak warga binaan perempuan ini. 


"Harapannya, dari pertemuan ini ada tindak lanjuti, yang bisa dilanjutkan secara bersama-sama untuk memenuhi hak perempuan di dalam penjara, " imbuhnya. 


Terpisah, Direktur Pesona Bengkulu, Rinto Harahap mengakui jika saat ini hak hak perempuan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sudah baik. Namun ada beberapa kebutuhan perempuan yang berhadapan dengan hukum, terkait kebutuhan mereka. 


"Misalnya saat mereka dalam proses penyidikan mereka itu ada kebutuhan. Seperti pembalut, atau bagi yang masih menyusui anak, atau mereka yang punya penyakit yang butuh mereka jalani. Ini harus ada pendamping, khususnya dari Dinas perempuan dan anak," kata Rinto.


Selain itu, lanjut Rinto, termasuk juga warga binaan perempuan yang hamil atau melahirkan. Khususnya dalam hal nutrisi dan kesehatan anaknya mereka, sampai saat ini belum ada jaminan. Ditambah lagi, bila ada keluarga nya yang tidak peduli.


"Apalagi, mereka itu kebanyakan itu korban. Misalnya, korban bujuk rayu menggunakan narkotika, atau kasus KDRT, bahkan ada yang terkenal HIV. Ini juga harus menjadi perhatian bersama, dari pemerintah daerah," sesal Rinto.

  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved