Dewan Soroti Pemda Rejang Lebong Anggarkan Pengadaan Mobnas Listrik Senilai Rp 4,5 Miliar

Mobil dinas listrik yang diajukan di APBD-P, diperuntukkan untuk unsur Pimpinan DPRD Rejang Lebong sebanyak 3 unit dan 1 unit untuk kepala daerah

Panji Destama/TribunBengkulu.com
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Wahono saat diwawancarai oleh awak media, usai rapat paripurna dengan agenda mendengarkan padangan fraksi terhadap nota pengantar RAPBD-P tahun 2022, pada Rabu (21/9/2022) 

Lalu meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia melalui pengadaan kendaraan listrik berbasis baterai dan/atau program konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tersebut dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pendanaan untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi poin kelima Inpres tersebut dikutip Rabu, (14/9/2022).

Baca juga: Sidang Oknum Polisi Aniaya ART di Bengkulu, Berikut Kesaksian Korban Yesi Apriliya

Dalam salinan Inpres tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai pemegang komando.

"Khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini," bunyi tugas pertama Luhut dalam instruksi tersebut.

Luhut juga ditugaskan untuk melakukan penyelesaian persoalan yang kemungkinan bisa menghambat percepatan program penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai.

Selain itu, Luhut juga bertugas melakukan penyelesaian permasalahan yang menghambat implementasi percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional atau perorangan di instansi pemerintah.

Luhut nantinya akan melaporkan secara berkala setiap enam bulan sekali pelaksanaan dari instruksi presiden ini.

Selain Luhut, ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mendapat mandat untuk mendorong kepala daerah menyusun aturan di daerah dan BUMD.

Kemudian selanjutnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam hal percepatan penggunaan kendaraan listrik di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani bertugas menelaah dan usulan anggaran pengadaan kendaraan dinas tersebut.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved