Kuota BBM Bengkulu

Solar dan Pertalite di Bengkulu Hampir Habis, Pemprov Ajukan Penambahan Kuota Namun Tak Direspon

Saat ini kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar maupun Pertalite di Provinsi Bengkulu sudah hampir habis.

Penulis: Beta Misutra | Editor: Hendrik Budiman
Beta Misutra/TribunBengkulu.com
Salah satu aktivitas pengisian BBM si SPBU yang ada di Kota Bengkulu, pada Rabu (21/9/2022), Pemerintah Provinsi Bengkulu bakal lakukan pengawasan terhadap pengisian BBM bersubsidi di SPBU yang ada di Provinsi Bengkulu. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Beta Misutra

TRIBUNBENGKULU, BENGKULU - Saat ini kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar maupun Pertalite di Provinsi Bengkulu sudah hampir habis.

Bahkan sebelumnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu memperkirakan kuota Pertalite yang ada di Provinsi Bengkulu akan habis pada awal bulan Oktober 2022 mendatang.

Termasuk juga kuota BBM jenis Solar yang juga diprediksikan akan habis pada pertengahan bulan Oktober 2022 mendatang.

Baca juga: Harga TBS Sawit di Bengkulu Selatan Berangsur Naik, Hari Ini Tembus Rp 1.820 Per Kilogram

Menanggapi hal ini Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan sudah melakukan upaya untuk menambah kuota BBM bersubsidi untuk Provinsi Bengkulu.

Salah satunya dengan mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada kepada BPH Migas.

"Kita sudah minta kuota tambahan, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Karena salah satu untuk mengatasi ini adalah dengan penambahan kuota dan kewenangan kuota ini ada di pemerintah pusat, termasuk subsidinya," ungkap Sekda Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Pedagang Ikan di Kota Bengkulu Keluhkan Kenaikan Harga BBM, Modal Naik Omzet Malah Menurun

Meski upaya permintaan penambahan kuota BBM sudah dilakukan namun sampai sekarang belum digubris, maka pemerintah Provinsi Bengkulu akan melaksanakan upaya lain.

Yaitu dengan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan BBM bersubsidi di SPBU yang ada di Provinsi Bengkulu.

Pengawasan ini dilakukan agar BBM bersubsidi bisa benar-benar tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.

"Karena kalau kita lewat itu, masih ada mobil-mobil mewah seperti Pajero yang antre. Itulah yang perlu kita tertibkan," ujar Hamka.

Baca juga: Sidang Oknum Polisi Aniaya ART di Bengkulu, Berikut Kesaksian Korban Yesi Apriliya

Dari hasil rapat terakhir di DPD RI beberapa waktu yang lalu, fungsi pengawasan ada di Pertamina dan Hiswana Migas.

Namun disamping itu pemerintah Provinsi Bengkulu juga tidak akan diam, dan ikut dalam pengawasan penyaluran BBM bersubsidi ini.

"Kita juga akan backup, kuota kita dari awal itu memang sudah dikurangi. Tapi bukan hanya kita, seluruh Indonesia memang kuota itu dikurangi," ungkap Hamka.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved