Pemerintah Dorong Pembiayaan Hijau dan Pembauran Energi Demi Ekonomi Berkelanjutan

Pemerintah terus mendorong pembiayaan hijau dan pembauran energi demi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Editor: Hendrik Budiman
HO TribunBengkulu.com
Menko Airlangga dalam acara The Cooler Earth Sustainability Summit 2022 yang diselenggarakan oleh CIMB Niaga, Rabu (21/9/2022) 

TRIBUNBENGKULU.COM - Pemerintah terus mendorong pembiayaan hijau dan pembauran energi demi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal itu telah diwujudkan dalam berbagai upaya Pemerintah yang diantaranya melalui komitmen mencapai net-zero emissions di tahun 2060 atau lebih cepat.

Lewat hal tersebut, ekonomi hijau dapat diharapkan menjadi mainstream dari kebijakan Pemerintah.

Baca juga: Pertamina Jamin Kualitas Pertalite yang Dijual Sesuai Aturan dan Standar Mutu Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan energi alternatif atau renewable energy memiliki cost competitive yang setara sekaligus dapat menjaga baseload yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan hijau juga berperan penting dalam mendukung transformasi ekonomi hijau di Indonesia.

''Terkait pembiayaan hijau tersebut, Pemerintah mendorong berbagai instrumen antara lain Green Sukuk,'' kata Menko Airlangga dalam acara The Cooler Earth Sustainability Summit 2022 yang diselenggarakan oleh CIMB Niaga, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Harga Telur Ayam di Rejang Lebong Justru Turun saat BBM Naik

Menurutnya, selain juga beberapa pemanfaatan dari refinancing, Green Sukuk dengan pengembangan pembangunan fasilitas dan infrastruktur energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro dan minihidro.

Instrumen alternatif seperti blended finance juga disiapkan, terutama skema pembiayaan dengan menampung dana dari filantropi atau swasta serta dari berbagai lembaga pengelola dana multinasional ataupun perencanaan seperti ADB atau World Bank.

"Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup juga telah didirikan untuk membantu pembiayaan pada program ekonomi hijau,” jelas Menko Airlangga.

Ia menjelaskan bahwa beberapa program EBT di Indonesia dibantu dari pembiayaan lembaga-lembaga yang berbentuk Development Finance Institution (DFI) dan Export Credit Agency (ECA).

Baca juga: Antrean BBM di SPBU Kota Bengkulu Mengular, Warga: Sering Ganggu Lalu Lintas Jalan

Diperkirakan Indonesia membutuhkan investasi hingga tahun 2060 sebesar Rp 77.000 triliun untuk mencapai berbagai target mencapai net-zero emmissions di tahun 2060.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa koordinasi dan integrasi menjadi penting dalam melakukan transformasi ekonomi hijau.

Karena transformasi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh stakeholder.

Negara-negara lain tengah berlomba untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, termasuk Indonesia.

"Kedepan, pangsa bahan bakar fosil akan berkurang dan energi bersih akan meningkat. Tentunya ini akan kita dorong untuk memperbaiki bauran energi,'' pungkasnya.

  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved