Dugaan Korupsi BTN Bengkulu

Proyek KYG BTN Bengkulu Senilai Rp 10 Miliar Diusut Jaksa, Pihak BTN Hormati Proses Hukum

Corporate Secretary Bank BTN, Achmad Chaerul menegaskan pihaknya senantiasa taat hukum serta akan mengikuti proses penyidikan sesuai ketentuan hukum.

Penulis: Romi Juniandra | Editor: Hendrik Budiman
TribunBengkulu.com
Logo BTN. Bank BTN menyebutkan menghormati langkah hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu terkait kasus dugaan korupsi penyaluran kredit kepada PT Rizki Pabitei Putra (RPP) 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Bank BTN menyebutkan menghormati langkah hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu terkait kasus dugaan korupsi penyaluran kredit kepada PT Rizki Pabitei Putra (RPP) yang kini dinyatakan kolektibilitas 5 (Kol-5) atau macet.

Corporate Secretary Bank BTN, Achmad Chaerul menegaskan pihaknya senantiasa taat hukum serta akan mengikuti proses penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, proses pemberian kredit ini sendiri disebutkan mengikuti aturan dan melalui proses analisis kredit sehingga disetujui bank.

Baca juga: Pimpinan BTN Bengkulu Diperiksa Atas Dugaan Korupsi KYG BTN Senilai Rp 10 Miliar

Kredit tersebut telah di-cover agunan yang memadai dengan ratio agunan 320,18 persen berdasarkan penilaian independen pada tanggal 21 Oktober 2021.

"Saat ini obyek jaminan dalam penguasaan Bank BTN serta telah diikat sempurna dengan Hak Tanggungan," jelas Achmad Chaerul melalui keterangan tertulisnya kepada TribunBengkulu.com, Kamis (22/9/2022).

Ia menjelaskan untuk penurunan kolektibilitas dari PT RPP disebabkan karena kerja sama developer dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah yang tidak terealisasi.

Awalnya, proyek perumahan ini diharapkan dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan perumahan PNS di Bengkulu Tengah.

Kemudian, proyek ini juga terganggu dengan adanya pandemi Covid-19 yang mulai melanda di awal Maret 2020.

Baca juga: Persaja Bengkulu Laporkan Alvin Lim, Polda Bengkulu Koordinasi ke Bareskrim Polri

Pembangunan proyek perumahan saat ini juga terhambat karena meninggalnya direktur PT RPP pada 20 Agustus 2020 lalu.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved