Kasus Perempuan dan Anak Tinggi, Pengadaan Ruang Mediasi di Kepahiang Malah Dicoret dari APBDP 2022

Kasus Perempuan dan Anak Tinggi, Pengadaan Ruang Mediasi di Kepahiang Dicoret dari APBD-P 2022

Panji Destama/TribunBengkulu.com
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang, Hartono saat diwawancarai TribunBengkulu.com, Jumat (23/9/2022). 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, KEPAHIANG - Pengusulan pengadaan ruang mediasi perlindungan anak dan perempuan, dari Dinas PPKBP3A Kabupaten Kepahiang dicoret dari APBD-P 2022.

Hal itu diketahui saat rapat pembahasan anggaran APBD-P tahun 2022 oleh Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang, pada Senin (19/9/2022) lalu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang, Hartono menyayangkan perihal usulan ruang mediasi perlindungan anak dan perempuan yang dicoret dari anggaran karena sangat dibutuhkan oleh DPPKBP3A Kabupaten Kepahiang.

Baca juga: Warga Kepahiang Bengkulu, Simpan Uang Kuno Mandat ORIDA Bengkulu Peninggalan Buyut

"Sangat disayang pengajuan ruang mediasi di coret dalam APBD-P Tahun 2022, karena sesuaikan dengan tupoksi dari DPPKBP3A sangat membutuhkan ruangan tersebut, untuk memediasi anak yang menjadi ataupun perempuan yang menerima tindakkan kekerasan," ucapnya saat diwawancarai oleh Tribunbengkulu.com, pada Jumat (23/9/2022).

Menurutnya, ruangan mediasi itu sangat diperlukan karena disitu bisa menjadi tempat korban anak atau perempuan berkonsultasi serta mendapatkan pendampingan.

Ruangan seperti itu harus tertutup dan tidak setiap orang harus tahu, persoalan korban yang sedang dihadapinya.

Baca juga: Curi Murai Batu, 2 Kuli Bangunan di Kota Bengkulu Diringkus Polisi

"Pengusulan ruang mediasi itu karena kita sudah dituntut untuk masuk kategori Kabupaten layak anak. Jika Kabupaten Kepahiang sudah layak anak kita harus memiliki fasilitas ruang mediasi itu," ujarnya.

Sementara itu dari data yang dirangkum Tribunbengkulu.com, di sipp.pn-Kepahiang.go.id, Pengadilan Negeri Kepahiang.

Tercatat PN Kepahiang sudah menerima 18 perkara anak dan perempuan dari pelimpahan Kejaksaan Negeri Kepahiang.

Baca juga: Sempat Jadi Tersangka, Kasus Penipuan Mantan Cawabup Seluma 2020 Berakhir Damai

Pidana biasa yang menyangkut anak dan perempuan, ada 9 perkara. Baik dari perkara kejahatan terhadap kesusilaan, Perlindungan Anak, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Sedangkan di Pidana Khusus Anak, ada 9 perkara juga, dari perkara itu anak yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut.

Dengan total keseluruhan perkara anak dan perempuan ada 18 perkara.

  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved