Gubernur Bengkulu Akui Tak Usulkan Formasi P3K Guru, Rohidin: Kita Dapat Surat Peringatan Kemendagri

Gubernur Rohidin Akui Tak Usulkan Formasi PPPK Guru: Pemprov Bengkulu Dapat Surat Peringatan Kemendagri

Penulis: Beta Misutra | Editor: Hendrik Budiman
Beta Misutra/TribunBengkulu.com
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah membenarkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mengajukan formasi guru PPPK tahun ini ketika diwawancarai TribunBengkulu.com, Selasa (27/9/2022). 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Beta Misutra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengakui bahwa benar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu pada tahun ini tidak mengajukan formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K).

Namun tidak diajukannya formasi guru PPPK pada tahun ini adalah akibat Pemerintah Provinsi khawatir akan terjadi pembengkakan anggaran.

Apalagi sebelumnya Pemerintah Provinsi sudah menerima surat teguran dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait porsi anggaran.

Didalamnya berisikan peringatan karena saat ini belanja pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi sudah mencapai hampir 40 persen dari APBD.

Padahal saat ini aturan terbaru menyatakan bahwa belanja pegawai harusnya hanya berada pada angka 30 persen dari APBD.

"Kita sekarang masih membicarakan dengan Pemerintah Pusat, bagaimana alokasi angaran ketika ada pengangkatan pegawai baru," kata Rohidin Rohidin kepada TribunBengkulu.com, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: 28 Tahun Mengabdi, Guru Honorer di Bengkulu Kecewa Tidak Diajukan PPPK Padahal Lulus Passing Grade

Saat ini Pemerintah Provinsi diminta untuk menerapkan formulasi belanja APBD tahun 2023.

Dengan rincian anggaran 30 persen untuk belanja pegawai, 30 persen untuk pembangunan infrastruktur, 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

"Maka jika kita angkat 500 PPPK, anggaran kita akan bengkak 5 persen dan akan dianggap APBD yang tidak sehat," ujarnya.

Sementara itu hari ini ada sebanyak 524 guru honorer yang sebelumnya lulus tes passing grade untuk penerimaan PPPK ngadu ke DPRD Provinsi Bengkulu.

Pasalnya mereka merasa kecewa karena tahun ini Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mengajukan formasi PPPK.

Padahal ini adalah harapan mereka, para guru honorer untuk memperbaiki taraf hidup dengan harapan akan menerima gaji yang layak.

Karena kondisinya gaji mereka saat ini sangatlah kecil dan jauh dari kata cukup, bahkan masih banyak yang nominalnya masih dibawa Rp 1 juta perbulan.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved