Guru Honorer di Bengkulu Lulus Pasing Grade Tapi Tak Diangkat PPPK Akibat Keterbatasan Anggaran

Namun pada kenyataannya pada tahun ini Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mengajukan formasi guru PPPK.

Penulis: Beta Misutra | Editor: Hendrik Budiman
Beta Misutra/TribunBengkulu.com
Puluhan guru honorer yang menamai diri Persatuan Guru Lulus Passing Grade, Selasa (27/9/2022) menemui Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Beta Misutra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Sebanyak 524 guru honorer yang lulus passing grade dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2021 lalu, meminta mereka diusulkan menjadi guru PPPK.

Pasalnya Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, Nadiem Makarim menyebutkan bahwa guru non ASN yang lolos pasing grade akan diprioritaskan pada pengadaan guru PPPK tahun 2022.

Baca juga: Gubernur Bengkulu Akui Tak Usulkan Formasi P3K Guru, Rohidin: Kita Dapat Surat Peringatan Kemendagri

Namun pada kenyataannya pada tahun ini Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mengajukan formasi guru PPPK.

Hal ini karena, jika Pemprov melakukan pengangkatan sekitar 524 guru PPPK pada tahun ini, maka diperkirakan akan terjadi pembengkakan anggaran.

Mengingat saat ini anggaran belanja pegawai dilingkungan Pemprov Bengkulu sudah mencapai hampir 40 persen dari APBD.

Sedangkan ambang batas belanja pegawai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat hanya sebesar 30 persen dari APBD.

Baca juga: 28 Tahun Mengabdi, Guru Honorer di Bengkulu Kecewa Tidak Diajukan PPPK Padahal Lulus Passing Grade

Menanggapi hal ini, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah masih belum memiliki solusi jitu untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Menurutnya dirinya masih perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, untuk mencari jalan keluarnya.

"Makanya kita perlu melakukan konsultasi terkait bagaimana penggajian PPPK ini. Apakah memang boleh diikuti dengan DAU (Dana Alokasi Khusus) untuk daerah, atau memang sepenuhnya dibebankan kepada Pemda," ungkap Rohidin.

Maka dari itu untuk saat ini Pemerintah Provinsi Bengkulu dipastikan masih belum memiliki solusi untuk untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Disatu sisi para guru honorer yang telah lulus passing grade memang harusnya diprioritaskan dalam penerimaan PPPK.

Namun disisi lain anggaran yang dimiliki oleh daerah tidak mampu lagi untuk menanggung gaji ratusan guru honorer tersebut jika nantinya diangkat PPPK dan harus dibebankan kepada APBD.

"Maka itu saya bilang tadi, ketika kita mengusulkan itu, kita perlu pertimbangkan dulu akan kemampuan keuangan kita," kata Rohidin.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved