Izin Galian C Kedaluwarsa

KPK RI Soroti Galian C di Bengkulu, Mulai dari Izin Kedaluwarsa hingga Dampak Lingkungan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ikut menyoroti tambang galian C atau Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Provinsi Bengkulu.

Penulis: Jiafni Rismawarni | Editor: Yunike Karolina
Jiafni Rismawarni/TribunBengkulu.com
Plt Direktur Koordinasi dan Supervisi Willayah I KPK, Edi Suryanto, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, usai penandatanganan komitmen bersama APH untuk penertiban galian C di Provinsi Bengkulu, Rabu (5/10/2022). 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ikut menyoroti tambang galian C atau Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Provinsi Bengkulu.

Plt Direktur Koordinasi dan Supervisi Willayah I KPK RI, Edi Suryanto menilai perlu dilakukan sinergitas bersama dalam melakukan penertiban izin operasi galian C di Bengkulu.

Lantaran ada 208 perusahaan galian C atau MBLM yang izinnya sudah usang, namun tetap beroperasi.

"Kan dua hal yang menjadi isu adalah ketidaktaatan terhadap perizinan, kita ambil yang galian C, terkait dengan itu kita dorong supaya tertibkan," kata Edi usai Rapat Koordinasi Pembenahan Perizinan Penyelenggaran MBLB di Provinsi Bengkulu serta penandatanganan komitmen bersama terkait penertiban usaha galian C atau MBLB dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan hidup dan mengoptimalkan pendapatan pajak daerah di Provinsi Bengkulu, Rabu (5/10/2022).

Ia menjelaskan penertiban perizinan beroperasi untuk galian C saat ini menjadi fokus pengawasan dari tim Koordinasi dan Supervisi Willayah I KPK RI.

Termasuk untuk di Provinsi Bengkulu, yang berdasarkan data September 2022 ada 208 IUP galian c habis masa izinnya.

"Apalagi kami konsen dengan tematik sumber daya alam. Jadi makanya kami mendorong penertiban perizinan," ujar Edi.

Menurutnya, suatu perusahaan MBLB atau galian C ini harus beroperasi sesuai pengambilan wilayah saat perdana beroperasi sehingga tidak beroperasi di luar wilayah yang ditentukan.

Jika hal itu dilakukan oleh galian C yang bersangkutan maka termasuk pelanggaran, dan harus ditertibkan.

"Khusus untuk wilayah pertambangan ya khusus untuk di situ yang boleh melakukan pertambangan galian C, di luar itu harusnya ditertibkan," jelasnya.

Dengan perizinan,  lanjutnya, setiap daerah itu sudah menentukan wilayah pertambangan. Termasuk untuk wilayah perkotaan, perdagangan dan seterusnya.

"Fakta yang ada dari informasi yang kami terima itu banyak galian c yang bukan di wilayah pertambangan. Sementara bergeraknya sendiri-sendiri, pemda bergerak sendiri memberikan peringatan, yang akhirnya nggak diapa-apain," beber Edi.

Termasuk juga apa yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Misalnya pihak kepolisian melakukan penertiban sendiri, akibatnya juga hasilnya seperti itu.

Makanya perlu kordinasi bersama baik pemda, satpol PP, polisi, yang mengawal peraturan daerah.

"Kejaksaan kalau perlu ada tim untuk melakukan penertiban. Sehingga semua tertib terhadap izin dan ujungnya termasuk masalah pengamanan lingkungan," ucapnya.

Menanggapi hal ini, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mendukung sepenuhnya rakor tersebut, yakni dengan membuat komitmen bersama dalam melakukan penertiban galian C yang tidak sesuai aturan.

"Tadi sudah membuat kesepakatan terkait kewenangan perizinan galian C. Jadi tadi ada komitmen dari seluruh kabupaten/kota ada saksi dari kawan-kawan KPK dan kementerian, ini akan melakukan penertiban yang tidak sesuai dengan tata ruang," ungkap Rohidin. 
 

Baca juga: Harga Emas Hari Ini Naik Rp 10 Ribu-24 Ribu, Cek Harga Emas Antam dan UBS 0,5-1 Kg di Bengkulu

Baca juga: Prakiraan Cuaca Bengkulu Hari Ini 5 Oktober 2022: Waspada Hujan Lebat di 7 Kabupaten/Kota


 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved